Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM-Datun) Kejaksaan Agung RI dan PT Nindya Karya menjalin kerja sama dalam upaya mitigasi risiko hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan JAM-Datun Dr. R. Narendra Jatna, S.H., LL.M. dan Direktur Utama PT Nindya Karya Moeharmein Zein Chaniago di Hotel Gran Mahakam, Jakarta, Rabu, 4 Desember 2024.
Kerja sama ini menegaskan komitmen JAM-Datun Kejagung untuk mendukung sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.
Secara khusus, PKS juga bertujuan mendukung PT Nindya Karya dalam menghadapi berbagai tantangan hukum yang mungkin muncul dalam operasionalnya, terutama di sektor konstruksi, pengadaan, dan investasi.
"Kolaborasi ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis, memastikan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, dan memitigasi risiko yang dapat memengaruhi reputasi serta keberlanjutan bisnis perusahaan,"
ujar JAM-Datun.
Dalam sambutannya, JAM- Datun menekankan pentingnya penerapan prinsip business judgment rule dan fiduciary duty bagi para pemangku kepentingan di PT Nindya Karya.
Sebagai bagian dari BUMN Holding PT Danareksa, PT Nindya Karya diharapkan dapat memainkan peran aktif dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN 2025–2045.
"Agenda tersebut mencakup transformasi ekonomi, pembangunan kewilayahan yang merata, infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan, serta kesinambungan pembangunan.", tambah JAM Datun.
Tak hanya dari segi peraturan, kerja sama ini juga diharapkan dapat mendorong penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan bersama untuk menghadapi perkembangan aturan hukum dan regulasi, khususnya di sektor pelabuhan dan konstruksi.
Dengan dukungan dari Jaksa Pengacara Negara, PT Nindya Karya diharapkan mampu mengoptimalkan operasionalnya sambil menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan bisnisnya.
"Perjanjian ini tidak hanya mencerminkan upaya mitigasi risiko hukum, tetapi juga merupakan komitmen bersama untuk memastikan layanan hukum berkualitas serta pendampingan yang optimal dalam menangani persoalan di sektor bisnis jasa konstruksi," imbuh JAM-Datun.
JAM DATUN dan PT Nindya KaryaJalin Kerja Sama untuk Mitigasi Risiko Hukumdi Bidang Konstruksi
JAM-Datun Kejagung - PT Nindya Karya Jalin Kerja Sama Mitigasi Risiko Hukum
KUHAP perlu pembaruan karena telah berusia lebih dari 40 tahun dan dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan paradigma masyarakat saat ini
Follow
Rekomendasi
