Kejagung Tetapkan 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur Kereta Medan
Tim Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023, Selasa 19 Januari 2024.
Mereka adalah NSS selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2016-2017. Tersangka ke dua adalah AGP, Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2018.
Tersangka ke tiga berinisial AAS, selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Ke empat HH, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, ke lima RMY selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Konstruksi tahun 2017, dan ke enam adalah AG, Direktur PT DYG yang juga konsultan perencanaan dan konsultan supervisi pekerjaan.
Dalam kasus ini, Tim Penyidik Direktorat Penyidikan Jam Pidsus telah memeriksa total 49 saksi. Pada Selasa 19 Januari 2024 Tim Penyidik memanggil 12 saksi, 6 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka, berdasarkan alat bukti yang cukup.
Untuk mempercepat proses penyidikan, Jaksa menahan keenam tersangka selama 20 hari, mulai 19 Januari hingga 7 Februari 2024, di rutan yang berbeda.
AAS, RMY, dan HH, ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung. AG ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sementara, NSS dan Tersangka AGP di Rumah Tahanan Negara Salemba.
Kasus dugaan korupsi ini bermula ketika pada 2017-2019 Balai Teknik Perkeretaapian Medan telah melaksanakan Pembangunan Jalur Kereta Api Besitang-Langsa dengan nilai kegiatan sebesar Rp1,3 triliun. Dalam pelaksanaan proyek tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran sengaja memecah paket-paket pekerjaan agar pelaksanaan lelang dapat dikendalikan, sehingga pemenang lelang paket pekerjaan dapat diatur.
Secara teknis, proyek tersebut tidak layak dan tidak memenuhi ketentuan karena sama sekali tidak dilakukan Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan, serta tanpa adanya penetapan trase jalur kereta api oleh Menteri Perhubungan.
Akibat perbuatan para tersangka, terdapat kerusakan parah di beberapa lokasi sehingga jalur kereta api tidak dapat difungsikan.
Saat ini tim penyidik berkoordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait untuk menghitung kerugian negara. Estimasi kerugian sementara total loss sebesar Rp1,3 triliun. Karena proyek tersebut tidak sesuai dengan perencanaan awal, sampai saat ini jalur kereta api Besitang-Langsa tidak dapat dimanfaatkan.
Para tersangka disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kejagung Tetapkan 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur Kereta Medan
“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung
Follow
Rekomendasi
