Kawal 86 Proyek Strategis Senilai Lebih Rp30 Triliun, JAM-Intelijen Wanti-wanti Celah Transaksional

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM-Intelijen) Kejaksaan Agung (Kejagung), Reda Manthovani mengungkapkan adanya Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) terhadap 86 proyek. Di mana 13 di antaranya merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Sedangakan sisanya merupakan proyek jalan daerah dan proyek prioritas Kementerian/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Nilai 86 proyek yang dikawal itu mencapai lebih Rp30 triliun lebih.

"PSN dan Proyek Prioritas Kementerian/BUMN yang telah dilakukan pengawalan terdiri dari 13 PSN, 31 proyek jalan daerah, dan 42 proyek prioritas Kementerian/BUMN dengan nilai pekerjaan yang telah berhasil dikawal sebesar Rp30.700.924.881.154,"
ujar JAM-Intelijen, Rabu 6 Maret 2024.

story.kejaksaan.go.id

Daftar proyek yang dikawal melalui program pengamanan pembangunan strategis sebagai berikut:

40 proyek sektor infrastruktur jalan;
8 proyek sektor kebandarudaraan;
2 proyek sektor kepelabuhanan;
3 proyek sektor transportasi lainnya;
2 proyek sektor pembangunan IKN;
4 proyek sektor pengairan;
13 proyek sektor kelautan;
6 proyek sektor pertanian;
4 proyek sektor ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
4 proyek sektor strategis lainnya.

Menurut JAM-Intelijen, pengamanan pembangunan strategis ini berfokus pada potensi atau adanya Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang dapat mengancam pekerjaan PSN.

Hal itu dilakukan berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis dan Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor: B-1450/D/Ds/09/2023 tentang Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis, dengan memperhatikan prinsip-prinsip Objektif, Profesional, Koordinasi, Kerahasiaan, Netralitas, dan Akuntabilitas.

Terkait pengawalan proyek-proyek strategis ini, JAM-Intelijen mewanti-wanti adanya celah transaksional, mengingat nilai proyek yang fantastis.

“Harapan kami selaku pimpinan di bidang Intelijen kejaksaan, mari melakukan upaya-upaya pengamanan pembangunan strategis agar tidak terperangkap dalam praktik-praktik transaksional dalam pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis maupun proyek prioritas yang kita kawal,”

pungkas JAM-Intelijen.