Jaksa Agung, ST Burhanuddin menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan RI tahun 2024, Kamis 11 Januari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin memberikan apresiasi dan penghargaan bertemakan “R. Soeprapto Award Tahun 2024”.
“Penghargaan ini kami berikan kepada Tokoh, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan/atau Korporasi. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi, integritas, profesionalitas, jasa, prestasi serta kinerja yang luar biasa dalam memajukan Institusi Kejaksaan,”
kata Burhanuddin.
Berikut daftar pemenang R. Soeprapto Award Tahun 2024:
Abdullah Azwar Anas, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN RB)
Penghargaan ini diberikan atas akselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Kejaksaan, serta pengembangan kelembagaan Kejaksaan sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Kepala BPKP)
Penghargaan ini diberikan atas dedikasi, kerja sama, kolaborasi dan profesionalismenya dalam implementasi pelaksanaan tugas penegakan hukum Kejaksaan RI khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Al Haris, Gubernur Jambi
Penghargaan ini diberikan sebagai role model kepala daerah yang berperan aktif dan sinergis, serta berkontribusi dalam peningkatan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan.
Fachrizal Afandi, Tenaga Ahli Jaksa Agung
Penghargaan ini diberikan atas sumbangsih pemikiran dan kajian ilmiah dalam rangka penguatan kelembagaan serta tugas fungsi Kejaksaan di bidang penuntutan perkara pidana.
Iip D. Yahya,Penulis Buku dan Peneliti Sejarah Kejaksaan RI
Penghargaan ini diberikan atas sumbangsih pemikiran dan kajian ilmiah dalam rangka penguatan kelembagaan sejarah Kejaksaan RI.
Jaksa Agung Serahkan Penghargaan R. Soeprapto Award 2024 di Penutupan Rakernas Kejaksaan RI
KUHAP perlu pembaruan karena telah berusia lebih dari 40 tahun dan dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan paradigma masyarakat saat ini
Follow
Rekomendasi
