Kejaksaan Agung memperkenalkan sebuah aplikasi bernama Simpelmonev Pidsus. Apa itu?
Ini merupakan Pedoman dan Aplikasi Penilaian Laporan Kinerja dan Monev Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti dan Denda Perkara Tindak Pidana Khusus yang akan diimplementasikan pada seluruh Satker Kejaksaan se-Indonesia.
Fungsi Simpelmonev Pidsus yakni:
1. Sebagai Sarana untuk Penilaian Kinerja Bidang Pidsus pada seluruh Satuan Kerja Kejaksaan yang lebih transparan, terukur, dan akuntabel;
2. Sarana monitoring dan evaluasi Pimpinan atas kinerja bidang Pidsus pada seluruh Satuan Kerja Kejaksaan;
3. Optimalisasi PNBP Kejaksaan khususnya dalam penyelesaian pembayaran Uang Pengganti dan Denda Tipikor serta pembayaran Uang Denda pada tindak pidana khusus lainnya untuk pemasukan negara dalam rangka mewujudkan program pembangunan nasional.
Adapun pelaksaaannnya sudah dimulai tahap uji coba di Kejaksaan Tinggi Baten dan Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta pada Minggu ke-2 November 2024 (12-13 November 2024).
Dan untuk implementasinya akan dilakukan di seluruh Satuan Kerja Kejaksaan se-Indonesia pada Januari 2025.
- Sandy Adam Mahaputra
Aplikasi ini digunakan untuk pembayaran denda dan uang pengganti perkara korupsi.
Baca SelengkapnyaAplikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kejaksaan dalam melakukan monitoring pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPertemuan ini diharapkan menjadi kolaborasi berkelanjutan demi mewujudkan transformasi digital dalam sistem peradilan di Indonesia.
Baca Selengkapnya*JAM-Pengawasan Kejagung Gelar Bimbingan Teknis eProwas dan SiiGAP8Di era digitalisasi, Kejaksaan Agung harus siap berubah dan mengikuti perkembangan yang ada
Baca SelengkapnyaJamdatun Kejagung RI, Feri Wibisono, menyampaikan kunjungan ke Kejati Papua ini dilakukan dalam rangka memperkuat para JPN guna memberikan layanan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPuspenkum terus menyerap inspirasi dari berbagai pihak guna mendapatkan inspirasi dan inovasi.
Baca SelengkapnyaMenurut Kajati Sulsel, bentuk penyelesaian uang pengganti dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara baik secara non litigasi maupun secara litigasi.
Baca SelengkapnyaPerjanjian kerja sama ini juga bertujuan untuk mengimplementasikan Integrated Criminal Justice System terutama pada PPNS.
Baca SelengkapnyaKegiatan ini merupakan bentuk keseriusan Kejaksaan dalam menyongsong pemberlakuan KUHP Nasional.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung Tutup Musrenbang Kejaksaan 2024: Setiap Butir Pemikiran Mampu Atasi Tantangan Korps Adhyaksa
Baca SelengkapnyaSingle Prosecution System dan Advocaat Generaal menjadi penguatan peran Kejaksaan dalam RPJP Nasional 2025 – 2045
Baca SelengkapnyaBangun Kolaborasi dengan Lembaga Donor dan Mitra Pelaksana untuk Wujudkan Supremasi Hukum
Baca SelengkapnyaKomisi Kejaksaan menyatakan bangga dengan gerak cepat tersebut.
Baca SelengkapnyaBadiklat Kejaksaan RI meraih predikat terbaik ke-1 penggunaan Cash Management System (CMS) Tahun Anggaran 2023.
Baca SelengkapnyaBappebti dan OJK nantinya akan ikut dalam penyerahan barang bukti kripto yang diserahkan oleh Penyidik
Baca SelengkapnyaHasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI Tahun 2023 oleh Kementerian PANRB memberikan nilai Indeks Pelayanan Publik 76,99 (kategori “BB”)
Baca SelengkapnyaAgar lebih optimal, instrumen pidana yang digunakan adalah mendorong pembuktian unsur yang merugikan perekonomian negara, mendorong penggunaan pasal TPPU
Baca SelengkapnyaDua aplikasi ini bukan hanya sekedar inovasi teknologi, tetapi juga merupakan bentuk nyata komitmen Kejati Kepri memberikan pelayanan masyarakat.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung ST Burhanuddin dalam kunjungan kerja virtual mengapresiasi kerja keras insan Adhyaksa dalam lima tahun terakhir.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Asep Nanang Mulyana, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
Baca SelengkapnyaKerja sama ini akan memudahkan jaksa dan pegawai Kejaksaan mencari koleksi peraturan perundang-undangan
Baca SelengkapnyaJaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk keseriusan Kejaksaan dalam menyongsong pemberlakuan KUHP Nasional.
Baca SelengkapnyaPentingnya penerapan konsep ideal Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System/ICJS) di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau Akmal Abbas mengikuti vicon sosialisasi pengisian LKE Indeks Zona Integritas menggunakan aplikasi.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh satuan kerja.
Baca Selengkapnya