Kejaksaan Agung Memeriksa 6 Saksi Terkait Perkara Komoditas Timah
Kejaksaan Agung masih terus mengusut kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.
Terbaru, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa enam saksi pada Senin 6 Mei 2024.
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, dua di antara enam saksi tersebut berasal dari pihak swasta, masing-masing berinisial EM dan WLY.
Kemudian RSK, selaku Anggota Evaluator RKAB PT MCM, PT VIP, PT RBT, PT BTI, PT RNT, dan PT TBU. Selanjutnya LS, selaku Anggota Evaluator RKAB PT MCM, CV Venus Inti Perkasa.
Saksi ke lima adalah EB selaku Ketua Evaluator RKAB PT MCM dan PT VIP. Saksi ke enam adalah SMN selaku Manager Marketing Ruko Soho Orchard Boulevard PIK 2.
Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022 dengan tersangka TN alias AN dan kawan-kawan.
Hingga saat ini, penyidik telah menetapkan 21 tersangka dalam kasus ini. Pasal yang disangkakan kepada tersangka adalah Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Duduk perkara
Perkara dugaan korupsi ini bermula ketika pada 2018, tersangka ALW selaku Direktur Operasi PT Timah Tbk periode 2017-2018 bersama tersangka MRPT selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan tersangka EE selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk menyadari pasokan bijih timah yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan perusahaan smelter swasta lainnya karena masifnya penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah Tbk.
Kondisi itu membuat tersangka ALW bersama tersangka MRPT dan tersangka EE yang seharusnya melakukan penindakan terhadap kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama dengan membeli hasil penambangan ilegal melebihi harga standar yang ditetapkan oleh PT Timah Tbk tanpa melalui kajian terlebih dahulu.
Untuk melancarkan aksi mengakomodir penambangan ilegal tersebut, tersangka ALW bersama tersangka MRPT dan tersangka EE setuju membuat perjanjian seolah-olah terdapat kerja sama sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah dengan para smelter.
Berikut daftar 21 tersangka:
1. SG alias AW selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2. MBG selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 3. HT alias ASN selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik tersangka TN alias AN) 4. MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2016-2021. 5. EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk tahun 2017-2018. 6. BY selaku Mantan Komisaris CV VIP 7. RI selaku Direktur Utama PT SBS
7. RI selaku Direktur Utama PT SBS 8. TN selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN 9. AA selaku Manajer Operasional tambang CV VIP 10. TT, tersangka kasus perintangan penyidikan perkara 11. RL, General Manager PT TIN 12. SP selaku Direktur Utama PT RBT 13. RA selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT 14. ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 dan Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 s/d 2020 PT Timah Tbk. 15. HLN, Manajer PT QSE. 16. HM, perwakilan PT RBT. 17, HL selaku Beneficiary Owner PT TIN. 18. FL selaku Marketing PT TIN. 19. SW selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya 20. Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 s/d 2019. 21. BN selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak 2019. AS selaku
Kejaksaan Agung Memeriksa 6 Saksi Terkait Perkara Komoditas Timah
Artikel ini ditulis oleh
Editor Eko Huda
Reporter
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, ketut Sumedana, merinci enam saksi tersebut dalam siaran persnya.
Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mendorong Kejaksaan Agung untuk menjadi 'panglima' penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU).
“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung
Follow
Rekomendasi
