Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Kejaksaan Agung Prof. Dr. Asep Nana Mulyan menyetujui enam permohonan penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme Restorative Justice (keadilan restoratif) pada ekspose virtual yang berlangsung Kamis 13 Maret 2025.

Salah satu perkara yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif yaitu terhadap tersangka Nazaruddin bin Zainuddin dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Utara, yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan.

Nazaruddin ditetapkan menjadi tersangka karena diduga telah melakukan tindak pidana pertolongan jahat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kejadian ini bermula pada hari Jumat, 10 Januari 2025, sekitar pukul 20.30 WIB, Tersangka Nazaruddin Bin Zainuddin berada di rumahnya yang beralamat di Gampong Keude Jrat Manyang, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara. Saat itu ia didatangi rekannya, Saksi Zulkifli bin Basyari. Zulkifli datang yang membawa satu unit pendingin ruangan (AC) merk Panasonic berwarna putih dan menawarkan barang tersebut kepada Zulkifli dengan harga Rp1,5 juta.

Saat menawarkan, Zulkifli mengklaim bahwa AC tersebut adalah milik abangnya yang hendak dijual. Tergiur harga yang relatif murah, Nazaruddin mencoba menawarnya hingga tercapai kesepakatan di harga Rp1 juta.

Keesokan harinya, Kepolisian Resor Aceh Utara mendatangi rumah Tersangka dan menginformasikan bahwa AC yang telah dibeli Nazaruddin adalah hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Zulkifli bin Basyari. Barang tersebut diketahui telah diambil tanpa izin dari Gedung Sekolah SMK Negeri 1 Lapang.

Melihat kasus posisi tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Teuku Muzafar, S.H., M.H. QRMA, Kasi Pidum Oktriadi Kurniawan S.H. dan Jaksa Fasilitator Harri Citra Kesuma, S.H. menginisiasikan penyelesaian perkara ini melalui mekanisme restorative justice.

Dalam proses perdamaian, Nazaruddin mengakui dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada korban dan proses hukum dihentikan.

Usai tercapainya kesepakatan perdamaian, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara mengajukan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Muhibuddin, S.H. M.H.

Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh sependapat untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan mengajukan permohonan kepada JAM-Pidum dan permohonan tersebut disetujui dalam ekspose Restorative Justice yang digelar pada Kamis 13 Maret 2025.

Selain itu, JAM-Pidum juga menyetujui perkara lain melalui mekanisme keadilan restoratif, terhadap lima perkara lain yaitu:

1. Selvi Salim alias Epi dari Kejari Morowali Utara, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
2. Ismail Marjuki bin Idris dari KejariSamarinda, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
3. Adi Sakti alias Adi dari KejariDonggala, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
4. Imran alias Uwo dari KejariDonggala, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP.
5. I Yola Herniasih binti Hera Santa Dyna dan Tersangka II Dyna Eva Adrence Tulandi anak dari Ariaryantje Verseles Tulandi dari Kejari Balikpapan, yang disangka melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP tentang Pengeroyokan atau Pasal 351 Ayat 1 KUHP tentang Penganiyaan jo. Pasal 55 KUHP.

Selain sudah adanya perdamaian di antara pihak yang berperkara, JAM PIDUM Kejagung menyetujui permohonan persetujuan restoratif justice karena alasan:

• Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;
• Tersangka belum pernah dihukum;
• Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
• Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
• Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.