Survei Indikator Tempatkan Kejaksaan Sebagai Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik
Kejaksaan RI menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya publik dibandingkan Mahkamah Konstitusi (MK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan, dan Kepolisian.
Tingkat kepercayaan publik tersebut terungkap dari hasil survei oleh Indikator Politik Indonesia pada 16-21 Januari 2025 dengan melibatkan 1.220 responden.
Hasil survei menunjukan 79% respoden mengaku sangat percaya dan cukup percaya kepada Kejaksaan Agung. Disusul MK dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 75%, KPK 72%, Pengadilan 71%, dan Polri 69%.
Founder sekaligus peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam paparan hasil survei bertajuk ‘Evaluasi Publik Atas Kinerja 100 Hari Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih’ secara virtual, pada Senin, 27 Januari 2025. menjelaskan tingginya tingkat kepercayana publik kepada Kejaksaan Agung tidak terlepas dari berbagai gebrakan, khususnya pengungkapan kasus-kasus besar, yang telah dilakukan lembaga di bawah pimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin tersebut.
“Tingginya kepercayaan publik terhadap Kejaksaan berkaitan dengan gebrakan yang dilakukan Kejaksaan, terutama dalam pengungkapan skandal besar,” ujar Burhanuddin.
Penilaian yang sama juga diberikan Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Jakarta, Suparji Ahmad. Selain mengungkap kasus-kasus besar, Suparji menilai, Kejaksaan juga menjalankan upaya penanganan suatu perkara dengan orientasi yang jelas dan lebih besar.
"Orientasi dari penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK berbeda misalnya dalam konteks orientasi Kejaksaan yang berorientasi kepada pemulihan ekonomi yang tujuannya adalah bagaimana berhasil mendapatkan pendapatan secara ekonomis," ujar Suparji.
Lebih jauh, Suparji juga mengapresiasi kinerja penanganan perkara oleh Kejaksaan yang lebih progresif, berani, dan nyata dalam mengungkap perkara dugaan korupsi komoditas timah.
"Tidak mudah mengkonstruksikan tentang kerugian ekonomi yang bersumber dari sewa smelter, pembelian dari pedagang tidak resmi, atau kemudian kerugian dari kerusakan lingkungan," ujar Supraji seraya menambahkan, "Kejaksaan Agung telah kemudian berhasil meyakinkan hakim."
Bongkar Dugaan Mafia Peradilan
Kinerja positif lain yang ditorehkan Kejaksaan Agung, papar Suparji, adalah mengawali kesungguhan upaya penegakan hukum yang mencoba membongkar mafia peradilan lewat kasus skandal vonis bebas Ronald Tannur.
Dari penyidikan perkara ini, Kejaksaan telah menangkap mantan ketua Pengadilan Negeri Surabaya serta beberapa hakim.
Tak hanya itu, Kejaksaan juga telah menguak skenario dugaan adanya mafia peradilan yang ternyata melibatkan oknum penasihat hukum, pihak pengadilan, bahkan hakim.
"Kita sudah lama mengeluh tentang adanya mafia peradilan. Dengan terungkapnya kasus Ronald Tannur yang kemudian ternyata (diketahui) ada banyak uang yang kemudian ditangkap oleh Kejaksaan Agung," ungkap Suparji.
Dengan berbagai capaian tersebut, Suparji menilai Kejaksaan telah melakukan kinerja yang positif, agresif, sekaligus progresif.
Survei Indikator Tempatkan Kejaksaan Sebagai Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik
Hasil survei menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung masuk tiga besar sebagai institusi di Indonesia yang paling dipercaya dengan tingkat kepercayaan sebesar 74,7%.
Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mendorong Kejaksaan Agung untuk menjadi 'panglima' penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengajak semua insan kejaksaan menjaga diri, menjaga institusi, dan tidak merusak nama baik institusi dengan tindakan tidak terpuji.
JAM-Intelijen menegaskan ASN memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang besar dalam menciptakan pemerintahan yang menjunjung tinggi keadilan dan efisiensi
Follow
Rekomendasi
