Better experience in portrait mode.

Kejaksaan Agung (Kejagung) dan PT PLN (Persero) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) strategis yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola perusahaan, mendukung pembangunan ketenagalistrikan nasional, dan memastikan ketersediaan listrik yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia di Kantor Pusat PT PLN (Persero), Jakarta Selatan, Senin 14 Juli 2025.

Dalam penandatanganan PKS tersebut, empat petinggi Kejagung hadir yaitu aksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM-Datun) Prof. (H.C.) Dr. R. Narendra Jatna, S.H., LL.M., Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Dr. Leonard Eben Ezer Simanjuntak, S.H., M.H., dan Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI Dr. Amir Yanto, S.H., M.M., M.H., CGCAE.

Kejaksaan RI dan PT PLN (Persero) Perkuat Sinergi Strategis Sektor Kelistrikan

Sementara dari PT PLN (Persero) hadir Komisaris Utama Burhanuddin Abdullah dan Direktur Utama Darmawan Prasodjo beserta jajaran direksi perusahaan.

JAM-Intel dalam sambutannya menyampaikan bahwa keputusan bisnis PT PLN harus mencerminkan tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) dengan pendekatan tujuan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Hal ini penting untuk menunjukkan tidak adanya personal interest atau niat jahat dari para direksi PT PLN," ujar JAM-Intel. 
 

Kejaksaan RI dan PT PLN (Persero) Perkuat Sinergi Strategis Sektor Kelistrikan

Menurut JAM-Intel, kepatuhan tidak hanya berarti patuh pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada ‘siklus alam’. Setiap pengambilan keputusan bisnis harus menggunakan Capability Development Indicators (CPI) yang dibuat sesuai proses bisnis PT PLN, yaitu Penyediaan Ketenagalistrikan dan Connectivity Jaringan Listrik.

Sementara itu JAM-Datun mengatakan PLN memiliki peran sentral dalam memenuhi mandat konstitusional untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik secara merata, berkelanjutan, dan terjangkau di seluruh Indonesia.

Diakui JAM-Datun, PLN dalam menjalankan tugas sektor kelistrikan menghadapi kompleksitas regulasi, dinamika hukum bisnis, pengelolaan risiko aset, dan tantangan tata kelola perusahaan.

"Dalam konteks inilah, Kejaksaan hadir sebagai mitra strategis negara. Kami bukan sekadar pelaksana kewenangan yudisial, tetapi juga sebagai bagian dari sistem checks and balances pembangunan nasional,” ujar JAM-Datun. 
 

Kejaksaan RI dan PT PLN (Persero) Perkuat Sinergi Strategis Sektor Kelistrikan

Cakupan Kerja Sama

Kerja sama ini memanfaatkan perluasan kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Hal ini memungkinkan Kejaksaan untuk memberikan dukungan hukum, baik yang bersifat non-litigasi maupun litigasi, termasuk pendampingan hukum terhadap kegiatan usaha BUMN.

Setikdanya terdapat beberapa poin penting kerja sama dari sinergi Kejagung dan PLN ini yang meliputi tiga bidang Kejaksaan.

Di bidang dukungan intelijen penegakan hukum, Kejaksaan melalui JAM Intelijen akan memberikan analisis hukum preventif, deteksi dini potensi hambatan yuridis, dan pemetaan aktor-aktor gangguan hukum yang dapat mengancam pembangunan ketenagalistrikan, khususnya dalam proyek-proyek strategis nasional.

Sementara BPA Kejaksaan akan berperan dalam penelusuran, pengamanan, dan pengembalian aset negara yang timbul dari tindak pidana, termasuk kerugian keuangan negara di sektor energi.

Kepala BPA Kejaksaan Dr Amir Yanto saat menandatangani PKS dengan PT PLN (Persero)

Integrasi proses ini dengan manajemen aset PLN diharapkan dapat memperkuat efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya perusahaan.

Senin, 14 Jul 2025 15:22 WIB

Kerja sama juga dilakukan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Kejagung melalui Badiklat Kejaksaan akan bermitra dengan PLN untuk membangun kapasitas SDM melalui program pendidikan hukum sektoral, pelatihan etika profesi, serta peningkatan wawasan terhadap hukum administrasi dan korporasi modern.

Kepala Badiklat Kejaksaan RI Dr. Leonard Eben Ezer Simanjuntak, S.H., M.H.

Penandatanganan kerja sama ini menandai titik awal kolaborasi kelembagaan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan zaman, terutama dalam era transformasi digital dan transisi energi bersih. Kejaksaan berharap kerja sama ini akan menjangkau hingga ke level operasional di daerah, mengedepankan prinsip local wisdom, local solutions dalam menyelesaikan masalah hukum di lapangan. 

JAM-Datun Kejaksaan RI, Dr. R Narendra Jatna

"Kami percaya bahwa sinergi ini akan meningkatkan compliance, memperkuat transparansi, dan mendorong tata kelola perusahaan negara yang akuntabel, sehingga kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat melalui pelayanan listrik yang berkualitas," ujar JAM-Datun. 
 

Biro Kepegawaian Kejagung Dorong Penyusunan RPP Manajemen Kepegawaian Kejaksaan
Biro Kepegawaian Kejagung Dorong Penyusunan RPP Manajemen Kepegawaian Kejaksaan Jumat, 29 Agu 2025 11:26 WIB

Baca Selengkapnya
Perkuat Pembuktian Perkara Minyak Mentah Pertamina, Kejagung Periksa Mantan Pegawai PT Petral
Perkuat Pembuktian Perkara Minyak Mentah Pertamina, Kejagung Periksa Mantan Pegawai PT Petral Kamis, 28 Agu 2025 20:30 WIB

Baca Selengkapnya
Perkara Digitalisasi Pendidikan Kemendikbudristek, Kejagung Kembali Periksa Saksi Manager ChromeOS Indonesia
Perkara Digitalisasi Pendidikan Kemendikbudristek, Kejagung Kembali Periksa Saksi Manager ChromeOS Indonesia Kamis, 28 Agu 2025 19:28 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Mantan Dirut PT Sritex SPT Sebagai Saksi Perkara Pemberian Kredit
Kejagung Periksa Mantan Dirut PT Sritex SPT Sebagai Saksi Perkara Pemberian Kredit Kamis, 28 Agu 2025 18:30 WIB

Baca Selengkapnya
Satgas PKH Menguasai Kembali 3,3 Juta Hektare Kawasan Hutan Negara
Satgas PKH Menguasai Kembali 3,3 Juta Hektare Kawasan Hutan Negara Kamis, 28 Agu 2025 17:27 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 5 Saksi Perkara Digitalisasi Pendidikan, 4 di Antaranya Pejabat Kemendikbudristek
Kejagung Periksa 5 Saksi Perkara Digitalisasi Pendidikan, 4 di Antaranya Pejabat Kemendikbudristek Kamis, 28 Agu 2025 12:03 WIB

Baca Selengkapnya
Perkara Pemberian Kredit PT Sritex, Kejagung Periksa 2 Direktur Anak Usaha
Perkara Pemberian Kredit PT Sritex, Kejagung Periksa 2 Direktur Anak Usaha Kamis, 28 Agu 2025 10:09 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Perkara Minyak Mentah PT Pertamina
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Perkara Minyak Mentah PT Pertamina Kamis, 28 Agu 2025 07:30 WIB

Baca Selengkapnya
JAM-Pidum Menyetujui 2 Permohonan Restorative Justice Perkara Narkotika, 4 Tersangka Jalani Rehabilitasi
JAM-Pidum Menyetujui 2 Permohonan Restorative Justice Perkara Narkotika, 4 Tersangka Jalani Rehabilitasi Rabu, 27 Agu 2025 21:07 WIB

Baca Selengkapnya
Beri Pengarahan kepada 365 Peserta PPPJ, Jaksa Agung:
Beri Pengarahan kepada 365 Peserta PPPJ, Jaksa Agung: "Harus Jadi Jaksa Berintegritas, Humanis, dan Profesional " Rabu, 27 Agu 2025 16:21 WIB

Baca Selengkapnya
Buka PKA Angkatan III dan IV Tahun 2025, Ini Figur Ideal Administrator Kejaksaan Harapan Kepala Badan Diklat
Buka PKA Angkatan III dan IV Tahun 2025, Ini Figur Ideal Administrator Kejaksaan Harapan Kepala Badan Diklat Rabu, 27 Agu 2025 10:35 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 9 Saksi Terkait Perkara Minyak Mentah Pertamina, Salah Satunya Mantan Pejabat Eselon II ESDM
Kejagung Periksa 9 Saksi Terkait Perkara Minyak Mentah Pertamina, Salah Satunya Mantan Pejabat Eselon II ESDM Rabu, 27 Agu 2025 09:01 WIB

Baca Selengkapnya
Perkara Digitalisasi Pendidikan Kemendikbudristek, Kejagung Periksa 3 Pejabat Eselon III dan Direktur Swasta
Perkara Digitalisasi Pendidikan Kemendikbudristek, Kejagung Periksa 3 Pejabat Eselon III dan Direktur Swasta Rabu, 27 Agu 2025 07:30 WIB

Baca Selengkapnya
Perkara Kredit PT Sritex, Penyidik Kejagung Periksa Direktur Pembelian Tahun 2023
Perkara Kredit PT Sritex, Penyidik Kejagung Periksa Direktur Pembelian Tahun 2023 Selasa, 26 Agu 2025 22:21 WIB

Baca Selengkapnya
Perkara Pemberian Kredit 3 Bank BPD, Kejagung Kembali Periksa Mantan Dirut Anak Usaha PT Sritex
Perkara Pemberian Kredit 3 Bank BPD, Kejagung Kembali Periksa Mantan Dirut Anak Usaha PT Sritex Selasa, 26 Agu 2025 00:15 WIB

Baca Selengkapnya
Perkara Digitalisasi Pendidikan Kemendikbudristek, Penyidik JAM PIDSUS Periksa 6 Saksi dari Perusahaan TIK dan Ditjen PAUD Dikdasmen
Perkara Digitalisasi Pendidikan Kemendikbudristek, Penyidik JAM PIDSUS Periksa 6 Saksi dari Perusahaan TIK dan Ditjen PAUD Dikdasmen Senin, 25 Agu 2025 22:25 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Kepala SKK Migas Sebagai Saksi Perkara Minyak Mentah PT Pertamina
Kejagung Periksa Kepala SKK Migas Sebagai Saksi Perkara Minyak Mentah PT Pertamina Senin, 25 Agu 2025 21:20 WIB

Baca Selengkapnya
Susun 6 Area Perubahan Menuju Zona Integritas WBBM 2025, Ini Capaian Penting JAM DATUN
Susun 6 Area Perubahan Menuju Zona Integritas WBBM 2025, Ini Capaian Penting JAM DATUN Senin, 25 Agu 2025 20:05 WIB

Baca Selengkapnya
JAM-Pidum Menyetujui 9 Permohonan Restorative Justice, Salah Satunya Perkara Pengancaman di Majene
JAM-Pidum Menyetujui 9 Permohonan Restorative Justice, Salah Satunya Perkara Pengancaman di Majene Senin, 25 Agu 2025 16:05 WIB

Baca Selengkapnya
Tingkatkan Kompetensi Teknis Pengawasan, JAM-Was Kejagung Dorong Sinergi Antar Inspektorat, Asbin, Aswas serta Auditor
Tingkatkan Kompetensi Teknis Pengawasan, JAM-Was Kejagung Dorong Sinergi Antar Inspektorat, Asbin, Aswas serta Auditor Sabtu, 23 Agu 2025 15:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 2 Orang Saksi Terkait Perkara Kredit PT Sritex
Kejagung Periksa 2 Orang Saksi Terkait Perkara Kredit PT Sritex Jumat, 22 Agu 2025 22:33 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 3 Orang Saksi Terkait Perkara Tata Kelola Minyak Mentah PT Pertamina
Kejagung Periksa 3 Orang Saksi Terkait Perkara Tata Kelola Minyak Mentah PT Pertamina Jumat, 22 Agu 2025 20:59 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 4 Orang Saksi Terkait Perkara Minyak Mentah PT Pertamina
Kejagung Periksa 4 Orang Saksi Terkait Perkara Minyak Mentah PT Pertamina Jumat, 22 Agu 2025 12:15 WIB

Baca Selengkapnya
JAM-Pidum Menyetujui 7 Permohonan Restorative Justice, Termasuk Perkara Penganiayaan dari Kejari SBB
JAM-Pidum Menyetujui 7 Permohonan Restorative Justice, Termasuk Perkara Penganiayaan dari Kejari SBB Jumat, 22 Agu 2025 10:30 WIB

Baca Selengkapnya
Perkara Kredit PT Sritex, Kejagung Periksa Mantan Direksi Bank BJB dan Direktur PT Lotus
Perkara Kredit PT Sritex, Kejagung Periksa Mantan Direksi Bank BJB dan Direktur PT Lotus Jumat, 22 Agu 2025 08:01 WIB

Baca Selengkapnya