“Pelatihan ini tidak lagi semata-mata diarahkan untuk memperkenalkan apa yang berubah, tetapi harus bergerak lebih jauh pada bagaimana ketentuan yang baru tersebut dipahami secara benar, diterapkan dalam penanganan perkara, dan membangun kesamaan persepsi agar tidak terjadi perbedaan penerapan hukum di lapangan,” tegas Dr. Harli Siregar.

Menurut Kabadiklat, posisi jaksa sangat strategis karena perubahan hukum pidana materiil maupun hukum acara pidana berdampak langsung terhadap pelaksanaan tugas Kejaksaan. Pemahaman terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena itu harus dibangun secara utuh, komprehensif, dan aplikatif.

“Pengetahuan yang Saudara peroleh harus disampaikan, didiskusikan, dan ditransformasikan kepada rekan-rekan jaksa lainnya, sehingga secara bertahap terbentuk kesamaan pemahaman dan keseragaman penerapan KUHP dan KUHAP di lingkungan Kejaksaan RI,” pesan Dr. Harli Siregar.

Pelatihan dijadwalkan berlangsung selama lima hari, mulai 28 September hingga 2 Oktober 2026. Sebanyak 200 peserta mengikuti pelatihan yang nantinya akan terbagi dalam empat kelas.