STORY KEJAKSAAN - Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) resmi menahan Tersangka AF selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transformasi Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Indramayu Tahun Anggaran 2022-2025 pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Dengan penahanan ini, seluruh tersangka dari perkara yang menyebabkan kerugian keuangan negara hingga belasan miliar rupiah yang berjumlah tiga orang ini telah ditahan oleh Kejati Jabar.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya dalam keterangan resminya kepada media mengungkapkan penahanan dilakukan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-366/M.2/Fd.2/06/2026 tanggal 8 Juni 2026 serta Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-4246/M.2/Fd.2/10/2026 tanggal 28 Oktober 2026.
Dari hasil penyidikan terungkap bahwa tersangka AF selaku Sekertaris DPRD membuat surat yang ditandatangani oleh Tersangka S selaku Pimpinan DPRD dengan melampirkan draft yang secara melawan hukum nilainya sudah dinaikkan 15% dari nilai yang diperbolehkan,
Akibat perbuatan Tersangka S, IH dan AF tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian keuangan hingga mencapai Rp18.798.515.457.
Setelah menjalani pemeriksaan, penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka AF di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I A Bandung selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2026 sampai dengan 16 November 2026.
"Penahanan tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan mempermudah proses penanganan perkara lebih lanjut,"
ujar Kasipenkum Kejati Jabar dalam keterangannya.
KEJATI JABAR
Sebelumnya, penyidik Kejati Jabar telah melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka dalam perkara yang sama pada 21 Oktober 2026. Kedua tersangka itu adalah S selaku Ketua DPRD dan IH selaku Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu.
"Sedangkan pemeriksaan tersangka terhadap Tersangka AF (selaku) Sekretaris DPRD tidak dilakukan hari ini dikarenakan penasihat hukum tersangka mengirimkan surat keterangan dokter dan memohon penundaan pemeriksaan," ujar Nur Sricahyawijaya kala itu.
Kronologis Perkara
Cahya menjelaskan, perkara ini bermula pada tahun 2021 saat Tersangka S selaku Ketua DPRD berinisiatif untuk menaikkan besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dimasukkan dalam pagu anggaran Tahun Anggaran 2022.
Besaran tunjangan yang ditentukan yaitu Tunjangan Perumahan perbulan sebesar Rp30 juta bagi Ketua, Rp28,5 juta bagi Wakil Ketua, dan Rp27 juta bagi Anggota DPRD.
Sementara Tunjangan Transportasi perbulan ditetapkan sebesar Rp25 juta bagi Ketua, Rp20 juta bagi Wakil Ketua, dan Rp17 juta bagi Anggota DPRD.
Penentuan besaran tersebut, ungkap Cahya, dilakukan tanpa dokumen pendukung mengenai kebutuhan kenaikan anggaran dan sebelum dilaksanakannya penilaian (appraisal) ulang.
Akibatnya, kebutuhan anggaran dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dihitung berdasarkan besaran yang ditentukan oleh Tersangka S.
Selanjutnya, pada 30 November 2021, Tersangka IH selaku Plt. Sekretaris DPRD diperintahkan oleh Tersangka S untuk melakukan penilaian terhadap besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi. Pada tahun 2023, dilakukan evaluasi terhadap besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Latief, Hanif dan Rekan untuk melaksanakan penilaian.
Namun, dalam proses selanjutnya, Tersangka AF selaku Sekretaris DPRD diduga membuat surat yang ditandatangani oleh Tersangka S selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu dengan melampirkan draf besaran tunjangan yang nilainya telah dinaikkan sebesar 15% dari hasil penilaian KJPP Latief, Hanif dan Rekan.
Kenaikan diduga dilakukan untuk mengakomodasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang seharusnya menjadi beban penerima tunjangan dan tidak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jabar, kerugian keuangan negara/daerah diperkirakan mencapai Rp18.798.515.457.
Susul 2 Tersangka, Kejati Jabar Tahan Sekwan Inisial AF Terkait Perkara Korupsi Tunjangan Anggota DPRD Kab Indramayu
Follow
Rekomendasi
