STORY KEJAKSAAN - Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa melakukan penetapan dan penahanan terhadap Tersangka DW, selaku Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa pada Tahun 2024, dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang terkait Retribusi Pasar pada Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Tahun 2024.
Penahanan terhadap Tersangka DW dilakukan selama 20 hari terhitung sejak 28 Oktober 2026 sampai dengan 17 November 2026 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano untuk kepentingan penyidikan.
Penetapan sekaligus penahanan tersangka DW disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Minahasa, Rama Eka Darma, S.H., M.H., diumumkan dalam konferensi pers di Kantor Kejari Minahasa, Rabu (28/10/2026). Turut mendampingi Kajari Minahasa yaitu Kepala Seksi Intelijen Syaiful Arif, S.H., M.H., dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Devis Buni Lele, S.H., M.H.
"Tersangka ini inisialnya DW yang bersangkutan ini selaku Kepala Dinas Perdagangan pada tahun 2024 sekarang Kepala Dinas Perhubungan,"
ungkap Kajari dalam paparannya.
Kejari Minahasa
Berdasarkan hasil penyidikan, DW diduga menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa pada 2024 dengan meminta setoran retribusi baik dalam bentuk uang tunai maupun natura dari sejumlah pasar, di antaranya Pasar Tondano, Romboken, Langowan, Sonder
Dugaan pemaksaan tersebut tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi juga melalui tekanan verbal terhadap kepala pasar agar memberikan setoran setiap bulan.
Terima Setoran Sampao Rp124,04 Juta
Dari hasil penyidikan sementara, Tersangka DW diduga menerima uang senilai Rp102,4 juta serta barang atau natura senilai Rp21.639.000. Ttal dugaan penerimaan restribusi kepada para kepala pasar tersebut mencapai Rp124.039.000.
Atas dugaan perbuatannya, DW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Kejari Minahasa menegaskan komitmennya untuk menuntaskan proses penyidikan terhadap perkara a quo secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Minta Kepala Pasar Setor Retribusi, Kejari Minahasa Tetapkan Mantan Kadis Perdagangan Sebagai Tersangka Perkara Korupsi
Follow
Rekomendasi
