STORY KEJAKSAAN – Kejaksaan Negeri Lampung Tengah melalui Tim Penyidik menetapkan dan melakukan penahanan terhadap 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.
Keempat tersangka itu masing-masing berinisial IH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), HTS selaku Pelaksana Pekerjaan, DEP, selaku pihak yang berperan dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan, dan ES selaku Konsultan Pengawas.
"Berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan indikasi penyimpangan pada tahapan pengadaan maupun pelaksanaan pekerjaan," ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lampung Tengah, Dr Rita Susanti, S.H., M.H., dalam keterangannya kepada media pada Jumat, 20 November 2026.
Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik Kejari Lampung melakukan proses penyidik berupa pemeriksaan terhadap 28 saksi, keterangan dari sejumlah ahli, serta penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen terkait pengadaan dan pelaksanaan proyek.
Guna kepentingan penyidikan, Kejari Lampung Tengah melakukan penahanan terhadap keempat tersangka selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Gunung Sugih.
Penyidikan perkara ini dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejari Lampung Tengah Nomor PRIN-2789/L.8.15/Fd.2/09/2026 tertanggal 17 September 2026
Perkara bermula dari pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025 dengan biaya bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Tengah senilai Rp15 miliar.
Lewat pelaksanaan metode pengadaan e-Purchasing, CV Gema Nusantara ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai kontrak sebesar Rp14,935 miliar.
Dari hasil penyidikan, penyidik mendalami dugaan pengondisian pemilihan penyedia melalui mekanisme e-purchasing pada tahap pengadaan. Sementara pada tahap pelaksanaan, ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis dan volume pekerjaan dalam kontrak dengan kondisi fisik di lapangan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp6.744.764.246,90.
"Pembangunan bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan secara administratif, tetapi harus memenuhi kualitas dan volume yang diperjanjikan serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Uang negara adalah amanah rakyat yang wajib dijaga dan dipertanggungjawabkan,” ujar Kajari Lampung Tengah
Kejaksaan Negeri Lampung Tengah berkomitmen menuntaskan penanganan perkara ini secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.
Install Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id