STORY KEJAKSAAN - Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang melakukan penetapan tersangka serta penahanan terkait penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Pada Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) RSUD Mohammad Zyn Kabupaten Sampang Tahun 2023 sampai dengan 2025 pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : B – 2714/M.5.37/Fd.2/10/2026, stu orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu adalah Bendahara Pengeluaran RSUD dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang periode Tahun 2022 sampai dengan Mei 2025 berinisial WRM.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sampang, Moch. Iqbal, S.H., M.H., dalam penjelasan kepada media setempat menyampaikan bahwa penyidik hingga saat ini baru menetapkan satu orang tersangka dan masih terus melakukan pendalaman untuk memastikan ada tikdanya pihak-pihak lain yang terlibat.
“Sejauh ini masih satu tersangka dan belum ada kemungkinan penambahan tersangka, tetapi kami masih terus mendalami,” ungkap Moch. Iqbal.
Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Sampang, I Gede Indra Hari Prabowo, S.H., M.H., menjelaskan bahwa Tim Penyidik berdasarkan alat bukti yang telah ditemukan, menduga Tersangka WRM telah melakukan perbuatan melawan hukum penyalahgunaan keuangan pada BLUD RSUD dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang selama periode 2022-2025.
Tim penyidik, lanjut Kasi Pidsus, telah menemukan transaksi dari rekening BLUD dan bendahara menuju rekening atas nama Tersangka WRM.
Dari perkiraan sementara, total dugaan penyalahgunaan keuangan yang ditemukan penyidik mencapai sekitar Rp5 miliar. Dana tersebut diduga berkaitan dengan belanja operasional dan sejumlah pos pengeluaran lainnya.
Nilai kerugian ini lebih besar dari laporan sebelumnya sebesar Rp3,5 miliar. Penambahan nilai tersebut terungkap setelah tim penyidik menemukan dugaan penyimpangan tambahan sekitar Rp1,7 miliar.
Usai ditetapkan sebagai tersangka, penyidik Kejari Sampang menetapkan WRM menjalani penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sampang untuk kepentingan penyidikan.
Atas perbuatannya, Tersangka disangka telah melanggar Primair Pasal 603 Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.
Subsidair Pasal 604 Jo. Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor;
Lebih Subsidair Pasal 8 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIpikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Install Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id