Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTEL) Kejaksaan Agung dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) secara resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi dalam Rangka Penegakan Hukum di Jakarta, Kamis 13 Maret 2025.
Penandatanganan PKS ini dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Prof. Reda Manthovani dan Direktur Jenderal AHU Kemenkumham Dr. Widodo sebagai langkah strategis dalam optimalisasi tugas dan fungsi penegakan hukum melalui sinergi antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
JAM-Intel mengungkapkan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
Regulasi ini menegaskan bahwa intelijen Kejaksaan memiliki kewenangan dalam penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum. Dengan demikian, pertukaran data dan informasi yang akurat menjadi elemen penting dalam pelaksanaan tugas tersebut.
Dengan primary business core intelijen yang berpusat pada pengumpulan data dan/atau informasi untuk selanjutnya dapat dianalisa, diolah dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan organisasi. JAM-Intel menuturkan bahwa dibutuhkan kerja sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya agar validitas dan/atau informasi tidak terbantahkan dan memiliki kualifikasi nilai A1.
"Tren tindak pidana korupsi saat ini semakin kompleks, di mana banyak perusahaan yang secara sistematis terinkorporasi dalam entitas bisnis, baik untuk menjalankan operasional maupun sebagai kedok tindak pidana. Oleh karena itu, kerja sama ini akan memastikan bahwa data dan informasi yang diperoleh valid dan dapat dijadikan dasar yang kuat dalam proses penegakan hukum,"
ujar JAM-Intel.
Melalui PKS ini, diharapkan Kejaksaan RI dan Kementerian Hukum dan HAM RI dapat semakin memperkuat kerja sama dalam memastikan supremasi hukum yang adil dan transparan. Langkah ini sekaligus menjadi bukti nyata dari komitmen bersama dalam mendukung integritas serta kepastian hukum di Indonesia.
Tipikor Makin Kompleks, JAM INTEL Jalin Kerjasama Pertukaran Data Informasi dengan Ditjen AHU Kemenkumham
Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih
Follow
Rekomendasi
