Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kejaksaan Agung yang mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan kolaborasi antara lembaga termasuk Kementerian Keuangan.
Salah satu pencapaian penting dari dukungan yang diberikan Kejaksaan adalah upaya penyelesaian aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan nilai pemulihan mencapai Rp41 triliun dari target Rp110 triliun.
Keberhasilan ini dicapai melalui sinergi dan kolaborasi antara Kejaksaan RI dan berbagai instansi lain dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum dan pengawasan.
Ucapan terima kasih Menkeu disampaikan saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan RI Tahun 2025 yang berlangsung di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, pada Selasa, 14 Januari 2025.
Rakernas Kejaksaan RI Tahun 2025 yang berlangsung 14-16 Januari 2025 ini mengusung tema "Asta Cita Sebagai Penguatan Transformasi Kejaksaan Yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel Dan Modern."
Dalam paparannya, Menkeu menyampaikan dukungan yang diberikan Kejaksaan RI di antaranya Satuan Tugas (Satgas) Covid, Satgas Sawit, Pengawasan Aset, Peningkatan Pengawasan Bea Cukai dan Satgas BLBI.
Dukungan juga berupa pengawasan end to end program di Kementerian Keuangan seperti tindak pidana perpajakan, kepabeanan dan lelang, serta korupsi pengadaan barang dan jasa.
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum, Kejaksaan RI sedang dalam proses transformasi menuju sistem peradilan tunggal (Single Prosecution System) yang modern dan terintegrasi. Sistem ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan akurasi penanganan perkara melalui integrasi elektronik dari tahap penyidikan hingga eksekusi, serta koneksi data yang terpusat dengan lembaga penegak hukum lainnya.
Kejaksaan RI juga telah menunjukkan komitmen dalam mendukung berbagai program pemerintah, termasuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan upaya pemberantasan korupsi.
Sinergi antara Kemenkeu dan Kejaksaan, lanjut Kapuspenkum, juga terus diperkuat melalui Nota Kesepahaman dan perjanjian kerja sama yang mencakup berbagai aspek seperti pengawasan aset, penyidikan, dan pemulihan aset.
Rakernas Kejaksaan RI 2025 menjadi momentum penting dalam mendorong peran Kejaksaan sebagai pengawal keadilan yang modern dan efisien, serta memperkuat dukungan terhadap agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Menkeu Apresiasi Komitmen Kejaksaan RI dalam dalam Program PEN dan Pemberantasan Korupsi
Follow
Rekomendasi
