Pendelegasian kewenangan penuntutan dari Jaksa Agung Kepada Penuntut Umum harus sejalan dengan kebijakan penegakan hukum yang telah ditetapkan oleh Jaksa Agung selaku pemilik Tunggal kewenangan penuntutan.

Pada sisil lain, dalam UU KPK nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 51 ayat (1) terkait dengan penuntutan yang berbunyi “Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi ironisnya, negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain bukanlah merupakan sebuah negara yang sejahtera. Mengapa demikian? Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi.

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, karena Indonesia negara berdasarkan atas hukum yang mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi. Namun, bukan hukumnya itu yang demokratis tapi adalah negara hukum yang melandasi nilai-nilai demokrasi.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 membawa pengaruh dalam pembatasan kekuasaan kehakiman Presiden. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka diatur dalam bab IX, yang berjumlah 5 pasal dan 16 ayat. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dari aspek historis, kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana tertentu, khususnya tindak pidana korupsi sudah dimulai sejak berlakunya Herziene Inlandsch Reglement (HIR) hingga saat ini.
Pada masa HIR, penyidikan merupakan bagian dari penuntutan. Kewenangan itu menjadikan penuntut umum (jaksa) sebagai koordinator penyidikan. Bahkan, jaksa dapat melakukan penyidikan sendiri sesuai Pasal 38 jo Pasal 39 jo Pasal 46 ayat (1) HIR. 

Dalam perkembangannya lahirlah sejumlah Undang-Undang yang memberi kewenangan penyidikan jaksa dalam perkara tertentu termasuk korupsi. Antara lain, UU No. 15 Tahun 1961 tentang Kejaksaan, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tipikor, Pasal 284 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Termasuk fatwa MA No. KMA/102/III/2005 atas Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang menyatakan kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.

Untuk itu dalam rangka mendukung komitmen penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi, maka Polri, Kejaksaan, dan KPK telah bersinergi dengan baik sebagai wujud optimalisasi pemberantasan korupsi dalam lingkup intelijen, penyidikan, penyelidikan, penyidikan, dan penindakan.

Prinsip diferensiasi fungsional menjadi wujud penegakan pembagian tugas dan wewenang, antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. KUHAP meletakkan asas penjernihan dan modifikasi bagi fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum.

Berdasarkan asas dominus litis yang dianut dalam KUHAP, maka apabila diklarifikasikan lebih detail dan sistematis dalam rangka melakukan dan mempersiapkan penuntutan secara eksplisit wewenang penuntut umum berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP adalah :

1) Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana (Pasal 109 ayat (1)) dan pemberitahuan, baik dari penyidik maupun penyidik PNS yang dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) huruf b mengenai penyidikan dihentikan demi hukum; 

6) Melarang atau mengurangi kebebasan hubungan penasihat hukum dengan tersangka sebagai akibat disalah gunakan haknya (Pasal 70 ayat (4)); mengawasi hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka tanpa mendengar isi pembicaraan (Pasal 71 ayat (1) dan dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara dapat mendengar isi pembicaraan tersebut (Pasal 71 ayat (2)), pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka tersebut dilarang apabila perkara telah dilimpahkan penuntut umum ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan (Pasal 74);

Ditinjau dari perspektif hukum formil, strategi agar penuntutan tindak pidana khusus berhasil antara lain:
Pertama, Penuntutan Sebagai Kekuasaan Peradilan.
Penuntutan merupakan kekuasaan negara di bidang peradilan atau kekuasaan peradilan. Negara merupakan hasil kontrak sosial (social contract) dari rakyatnya yang menyerahkan sebagian hak-haknya, kebebasan, dan kekuasaan yang dimilikinya kepada suatu entitas “kekuasaan” bersama dan dinamakan “negara”, “kekuasaan negara”, “organisasi kekuasaan”, atau istilah-istilah yang identik lainnya.Negara diberikan kekuasaan oleh rakyat untuk mengatur ataupun melindungi kepentingan rakyatnya yang salah satunya adalah hak atas keadilan.

Kedua, Yurisdiksi Penuntutan. Jaksa Agung selaku pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan selaku penuntut umum tertinggi di suatu negara berwenang untuk menuntut di seluruh pengadilan, baik di dalam maupun di luar negeri. Tidak hanya di bidang pidana melainkan juga di bidang lainnya, antarai lain perdata, tata usaha negara, militer, maupun tata negara. Asas yurisdiksi penuntutan merupakan akses bagi negara untuk dapat melakukan penuntutan. 
Asas yurisdiksi penuntutan menitikberatkan sejauhmana negara melalui intrumen hukum yang dimiliki dapat mempertahankan kepentingannya dengan cara melakukan penuntutan terhadap pelaku yang melanggar kepentingan negara.

Ketiga, Penuntutan Untuk Kepentingan Negara, Umum, dan Hukum. Penuntutan dapat dilakukan apabila untuk kepentingan negara, umum dan/atau hukum. Penggunaanya harus dilaksanakan secara akuntabel atau terukur. Penuntut umum harus mampu membuktikan atau memetakan ketiga kepentingan dalam suatu peristiwa hukum konkret. Ketiga kepentingan tersebut memang memiliki irisan yang sangat tipis karena memiliki persamaan yang begitu banyak. Meskipun memiliki persamaan, namun demikian, ketiganya dapat dibedakan apabila dilihat dari berbagai perspektif, antara lain dapat dilihat dari perspektif teori kedaulatan, yakni teori kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum.

Kelima, Delegasi Kewenangan Menuntut. penuntutan sebagai suatu kewenangan dapat didelegasikan. Prinsip dasar asas ini bahwa tidak ada wewenang yang tidak dapat didelegasikan. Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi dalam suatu negara berwenang untk mendelegasikan kewenangan menuntut kepada siapapun yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Pasal 35 ayat (1) huruf i dan j UU 11/2021 yang menyatakan “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mendelegasikan sebagian kewenangan penuntutan kepada oditur jenderal untuk melakukan penuntutan dan mendelegasikan sebagian kewenangan penuntutan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan”

Keenam, Dominus Litis. Penuntut umum adalah pemilik perkara atau pihak yang mempunyai kepentingan yang nyata dalam suatu perkara, sehingga berwenang untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diperiksa dan diadili di persidangan. Dalam konteks sistem peradilan pidana, dominus litis ialah pihak yang memiliki kepentingan nyata sehingga suatu perkara dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan, yakni penuntut umum. Konsekuensi adanya kepentingan yang nyata tersebut mewajibkan penuntut umum sebagai pemilik kepentingan harus aktif dalam mempertahankan kepentingannya.

Kesepuluh, Pelindungan Hukum Penuntut Umum. Pasal 8A UU 11/2021 yang menyatakan “Dalam menjalankan tugas dan wewenang, Jaksa beserta anggota keluarganya berhak mendapatkan pelindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta benda”
Kesebelas, Proprio Motu. Merupakan asas hukum yang berlaku dalam penuntutan kejahatan hak asasi manusia (HAM) berat. Asas proporio motu merupakan asas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk melakukan penyelidikan atas inisiatif sendiri.Asas proprio motu merupakan asas yang memberikan kewenangan yang luas terhadap penuntut umum dalam penanganan perkara pelanggaran HAM Berat

Dalam melakukan penuntutan, Jaksa adalah unsur utama dalam sistem peradilan, untuk itu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Jaksa harus melindungi dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan mendukung Hak Asasi Manusia, hal mana memberikan konstribusi dalam menjamin proses yang berkeadilan dan fungsi yang berjalan dengan baik dari sistem peradilan pidana. 

Jaksa juga mempunyai peran dalam melindungi masyarakat dari praktik budaya impunitas dan selain itu Jaksa juga berfungsi sebagai garda terdepan dari lembaga peradilan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia, posisi Kejaksaan adalah sebagai penuntut umum tunggal (single prosecution system) maupun sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar) dalam perkembangannya semakin terabaikan, mengingat pada saat ini terdapat beberapa lembaga lain yang juga melaksanakan fungsi penuntutan dan eksekusi tetapi tidak dikendalikan oleh Jaksa Agung, misalnya terhadap perkara Tipikor yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun terhadap pelaku tindak pidana dalam lingkungan peradilan militer yang dilakukan oleh Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi dan Oditurat Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 11 Pedoman PBB tentang Peranan Jaksa tersebut menyatakan bahwa Jaksa harus melakukan peran aktif dalam proses penanganan perkara pidana, termasuk melakukan penuntutan dan jika diizinkan oleh hukum atau sesuai dengan kebiasaan setempat, berperan aktif dalam penyidikan, pengawasan terhadap keabsahan penyidikan tersebut, mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan dan menjalankan fungsi lain sebagai wakil kepentingan umum. Kalimat “Jaksa melakukan penuntutan” harus dimaknai sebagai implementasi dari prinsip penuntut umum tunggal (single prosecution system) dalam sistem peradilan pidana.

Untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, hukum di Indonesia harus dapat menjamin bahwa pembangunan dan seluruh aspeknya didukung oleh suatu kepastian hukum yang berkeadilan. Untuk itu, Kejaksaan harus mampu untuk terlibat sepenuhnya proses pembangunan di segala aspek serta wajib untuk turut menjaga keutuhan serta kedaulatan Bangsa dan Negara, menjaga dan menegakkan kewibawaan Pemerintah dan Negara, melindungi kepentingan masyarakat serta berpartisipasi aktif dalam perkembangan dalam kancah perkembangan hukum antar Negara dan Internasional. Dengan demikian, kewenangan Penyidikan Kejaksaan tidak melanggar Fundamental Rights

Jika ditinjau dari perbandingan negara lain, kewenangan Jaksa melalkukan penyidikan tindak pidana korupsi juga dilakukan di Amerika, kejaksaan berwenang baik melakukan penyidikan maupun penuntutan dan FBI berada di bawah Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi.

Hal yang sama praktek di Jepang, Jerman, dan negara-negara lainnya. Bahkan, menurut KUHAP Rumania dan RRC penyidikan delik korupsi khusus wewenang jaksa.

Aturan pelaksanaan kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan sekaligus penyidikan termuat dalam PP 92/ 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP 27/ 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang kejaksaan dalam penuntutan harus memperhatikan asas-asas universal, antara lain single prosecution system, asas eendolbar, dan asas opurtunitas .

Pendelegasian kewenangan penuntutan dari Jaksa Agung Kepada Penuntut Umum harus sejalan dengan kebijakan penegakan hukum yang telah ditetapkan oleh Jaksa Agung selaku pemilik Tunggal kewenangan penuntutan.