STORY KEJAKSAAN - Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Batang Hari menetapkan dan melakukan penahanan terhadap seorang tersangka berinisial A dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2024. A ditetapkan sebagai tersangka selaku Kepala Desa Lopak Aur, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari.
Penetapan tersangka dan pelaksanaan penahanan tersebut dilakukan pada Selasa, 3 November 2026, sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di Kantor Kejari Batang Hari.
"Tim penyidik tindak pidana khusus Kejari Batang Hari kembali menetapkan satu orang tersangka inisial nama A dengan jabatan selaku kepala desa Lopak Aur, Kecamatan Pemayung periode tahun 2023-2029," ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Batang Hari, Michael YP Tampubolon, S.H., M.H., dalam keterangan persnya, Selasa, 3 November 2026
Penetapan tersangka terhadap Aman Bin Zaini (Alm), 48 tahun, didasarkan pada Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-3/L.5.11/Fd.2/11/2026 tanggal 3 November 2026. Selanjutnya, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-4/L.5.11/Fd.2/11/2026 serta Surat Perintah Penahanan Nomor: PRIN-1755/L.5.11/Fd.2/11/2026.
Tersangka dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 November 2026 sampai dengan 22 November 2026, di Rumah Tahanan Negara pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian.
Mengutip laman resmi Kejari Batang Hari, perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Desa Lopak Aur, khususnya terhadap tiga kegiatan, yakni pembangunan kios jualan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengadaan bibit ternak, serta pengadaan bibit tanaman pangan.
Pemerintah Desa Lopak Aur diketahui mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pembangunan kios jualan UMKM sebesar Rp515.784.000, pengadaan bibit ternak sebesar Rp170.024.800, dan pengadaan bibit tanaman pangan sebesar Rp25.000.000.
Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka diduga menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Desa dengan menggunakan dana yang diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk kepentingan pribadi yakni bermain judi online dan mengonsumsi narkotika.
Akibat dugaan penyimpangan tersebut, pembangunan kios jualan UMKM di Desa Lopak Aur tidak selesai sebagaimana mestinya. Selain itu, dalam kegiatan pengadaan bibit ternak ditemukan beberapa ekor sapi yang telah mati, sementara dalam kegiatan pengadaan bibit tanaman pangan terdapat sejumlah petani yang tidak menerima bibit sebagaimana yang telah direncanakan.
Penyidik juga menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian dalam penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan. Dokumen pertanggungjawaban atas ketiga kegiatan tersebut diduga baru dibuat dan tidak menggambarkan secara riil pelaksanaan maupun realisasi anggaran yang telah dicairkan dan dilaksanakan.
Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara sementara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari melalui Laporan Pemeriksaan Khusus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 pada Desa Lopak Aur, Kecamatan Pemayung, ditemukan potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp542.449.376.
Nilai tersebut merupakan perhitungan kerugian keuangan negara sementara yang menjadi salah satu dasar dalam proses penanganan perkara oleh penyidik.
Atas perbuatannya, tersangka disangkakan telah melanggar Primair Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Install Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id