STORY KEJAKSAAN - Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan PT Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda) atau PT ABM periode 2020–2024 pada Kamis, 29 Oktober 2026.
Perkara berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam kerja sama perdagangan produk sembako antara PT ABM dan para mitra usaha ini diperkirakan telah menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp6,8 miliar.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejati Banten, Devitra Romiza dalam keterangannya menyampaikan tiga orang tersangka itu masing-masing berinisial TBM selaku mantan pejabat PT ABM, serta AS alias Dre dan AN selaku mitra usaha swasta.
"Kejaksaan Tinggi Banten terus melakukan penanganan perkara ini melalui Bidang Tindak Pidana Khusus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tegas Kasi Pidsus, Devitra.
Menurut Kasi Pidsus, penyidik telah melakukan pemanggilan kepada tiga orang tersangka untuk menjalani pemeriksaan oleh tim Penyidik Kejati Banten. Namun hanya satu orang tersangka yaitu inisial AS alias Dre yang memenuhi panggilan tersebut.
Tersangka TBM yang sudah dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka menyatakan tidak dapat hadir karena berhalangan dan telah menyampaikan surat kepada penyidik.
Terkait hal tersebut, Devitra menegaskan penyidik akan kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap satu orang tersangka yang berdomisili di luar Provinsi Banten pada Senin pekan depan.
Berdasarkan hasil penyidikan, kerja sama perdagangan komoditas kebutuhan pokok antara PT ABM yang dilaksanakan Divisi Sales and Marketing dan mitra swasta tersebut diduga berjalan tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Komoditas yang dikerjasamakan meliputi minyak goreng, gula, dan tepung.
Indikasi penyimpangan di antaranya ditemukan dari penggunaan nama pribadi dan sejumlah perusahaan dalam transaksi perdagangan. Penyidik juga menemukan fakta bahwa perusahaan-perusahaan yang digunakan dalam transaksi tersebut bukan milik pihak yang bersangkutan.
Temuan lain adalah kerja sama perdagangan tersebut diduga tidak dijalankan sesuai dengan proses bisnis yang semestinya. Distribusi barang yang telah didistribusikan PT ABM seharusnya diikuti pembayaran atau hasil usaha sesuai kesepakatan. Pada realitanya, pembayaran atau hasil kerja sama yang seharusnya diterima perusahaan tidak terealisasi sehingga menimbulkan kerugian.
"Sebenarnya dalam konsep badan usaha itu kegiatannya itu kan mendistribusikan barang. Nah, dalam pendistribusian barang itu, penyelidik ada melihat proses bisnis yang harusnya dilakukan tetapi tidak dilakukan," ucapnya.
Kerja sama yang seharusnya memberikan keuntungan bagi PT ABM, lanjut Devitra, dalam pelaksanaannya justru membuat perusahaan harus menanggung kerugian karena kewajiban pembayaran diduga tidak dipenuhi.
"Harusnya kan ketika barangnya sudah diberikan, outputnya setelah itu kan kerja sama harus ada hasil dong atau kickback yang menguntungkan bagi badan usaha milik daerah ini. Tapi realisasinya malah tambah rugi, malah nggak dibayar, akhirnya menyebabkan badan usaha milik daerah ini menjadi rugi," kata dia.
Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Provinsi Banten tertanggal 14 Oktober 2026, dugaan perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan daerah pada PT ABM sebesar Rp6.821.110.500.
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 sebagai dakwaan primair atau Pasal 604 sebagai dakwaan subsidair Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto ketentuan terkait dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Tersangka AS ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Serang sementara dua tersangka lain akan dipanggil kembali untuk menjalani pemeriksaan.
Install Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id