Kejaksaan Agung dan Badan Bank Tanah menandatangani menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka memperkuat sinergi penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta, Kamis. 10 Juli 2025.
Penandatanganan PKS dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM-Datun) R. Narendra Jatna dan Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja.
Mengapresiasi langkah Badan Bank Tanah menjadi mitra strategis Kejaksaan, JAM-Datun dalam sambutannya menyampaikan penandatanganan PKS ini menjadi wujud nyata komitmen kedua lembaga untuk meningkatkan kepatuhan hukum, mitigasi risiko, dan perlindungan terhadap kepentingan negara.
Menurut JAM-Datun, Badan Bank Tanah sebagai lembaga sui generis dan Special Mission Vehicle dari Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Keuangan memiliki mandat strategis dalam pengelolaan tanah negara.
"Dengan karakteristik yang kompleks serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, risiko hukum tentu tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, PKS ini menjadi langkah tepat dalam menghadapi tantangan tersebut,” ujar JAM-Datun.
Ingatkan Business Judgement Rule
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, JAM-Datun juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap prinsip tata kelola dan penerapan business judgment rule bagi seluruh jajaran Badan Bank Tanah. Langkah ini diperlukan agar setiap pengambilan keputusan dilakukan secara hati-hati, beritikad baik, dan senantiasa mengutamakan kepentingan institusi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, kerja sama ini diharapkan tidak hanya fokus pada penanganan permasalahan hukum, tetapi juga mencakup penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan bersama guna meningkatkan kompetensi di tengah dinamika regulasi yang terus berkembang.
“Kolaborasi ini merupakan langkah strategis yang akan meningkatkan kualitas layanan dan kapabilitas kelembagaan, baik di lingkungan JAMDATUN maupun Badan Bank Tanah,” pungkasnya.
Acara Penandatanganan PKS ini turut dihadiri oleh para pejabat dari Badan Bank Tanah serta jajaran pejabat di lingkungan JAM DATUN. Diharapkan kerja sama ini dapat menjadi landasan kuat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
JAM DATUN dan Badan Bank Tanah Jalin Kerja Sama Penanganan Masalah Hukum
Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih
Follow
Rekomendasi
