Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (SesJAM-Intel), Sarjono Turin, S.H., M.H., membuka forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan Standar Pelayanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan RI.
Diskusi publik yang dihelat di Lantai 22 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin 25 Maret 2024, itu menghadirkan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM) Universitas Dr. Moestopo (Beragama), Dr. Prasetya Yoga Santoso, M.M., dan Pendiri Advokasi Inklusi Disabilitas/ Yustitia, M. Arief, sebagai stakeholder.
Forum konsultasi publik ini merupakan upaya pembaharuan standar pelayanan dan tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Pelayanan Publik.
Dalam sambutannya, SesJAM-Intel menyampaikan bahwa Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI merupakan pusat pelayanan dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
Oleh karena itu, dalam kesempatan ini para stakeholder yang hadir dapat memberikan masukan, sumbang saran, dalam upaya pembaharuan standar pelayanan informasi publik, yaitu terkait penyusunan Standar Pelayanan Pos Pelayanan Hukum, Pelayanan Pengaduan Masyarakat, Program Om Jak Menjawab, dan Pelayanan Informasi Publik.
Antusiasme dan dinamika para peserta dalam forum konsultasi publik terlihat dari setiap saran dan masukan para stakeholder atas tanggapan penyampaian ringkasan paparan oleh para pejabat di lingkungan Puspenkum, diantaranya platform kekinian yaitu program “Obrolan Menarik Jaksa Menjawab atau disingkat OM Jak” sebagai interaksi Jaksa dengan masyarakat menyangkut permasalahan hukum, yang meliputi persoalan tilang, pendampingan pengacara Jaksa, hingga persoalan perdata yang dihadapi masyarakat sehari-hari.
Program Om Jak Menjawab merupakan implementasi dari Perintah Jaksa Agung RI yang mengharuskan Jaksa untuk hadir, menyapa, dan mendekatkan diri dengan masyarakat. Om Jak Menjawab perlu dilaksanakan secara masif di daerah, baik di tingkat Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri.
Selain itu, forum tersebut juga membahas standar pelayanan Pusat Penerangan Hukum, terutama bagi penyandang disabilitas yang perlu ditingkatkan sebagaimana diungkapkan oleh Pendiri Advokasi Inklusi Disabilitas/AUDISI Yustitia, M. Arief. Beberapa saran tersebut terkait dengan penyediaan sarana untuk memudahkan masyarakat difabel dalam menyampaikan pengaduan.
Dr. Prasetya Yoga Santoso, M.M., selaku Dekan FIKOM Universitas Dr. Moestopo (Beragama) mengapresiasi Kejaksaan RI karena secara signifkan telah terjadi perbaikan peningkatan dari pelayanan informasi dan bidang kehumasan sejak dipimpin oleh Jaksa Agung Prof. Dr. ST Burhanudin, S.H., M.M., Kejaksaan RI tidak lagi dilihat sebagai institusi tertutup, angker, dan menakutkan, melainkan lebih bersahabat dengan rakyat dan humanis.
Selain itu, transformasi digital dalam pelayanan informasi publik telah meningkatkan kepercayaan publik kepada Kejaksaan RI, namun dalam upaya pembaharuan pelayanan informasi kepada publik perlu peningkatan kapasitas konten-konten edukasi hukum dan pelayanan informasi hukum secara digital yang lebih memudahkan masyarakat untuk dapat mengakses dengan cepat.
Turut hadir dalam Forum Konsultasi Publik yaitu Sdri Dede selaku perwakilan Principal Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), Kepala Bagian Panil pada JAM Intel Supriyanto SH.MH, Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Dr. Martha Parulina Berliana, S.H., M.H., Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Stanley Yos Bukara, S.H., Kepala Bidang Hubungan Media dan Kehumasan Raharjo Yusuf Wibisono, S.H., M.H., Kepala Sub Bidang Kehumasan Dr. Andrie W. Setiawan, S.H., S.Sos., M.H., Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah Lilik Haryadi, S.H., M.H. beserta Jaksa Angelica S. Ansanay, S.H., M.H., dan Jaksa Mega Yulanda, S.H. yang merupakan Duta Medsos pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung.
Forum Konsultasi Publik JAM-Intelijen Hadirkan Stakeholder untuk Penyusunan Standar Pelayanan Informasi Publik
Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih
Follow
Rekomendasi
