Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua melakukan serangkaian tindakan hukum berupa penggeladahan dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penjualan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada Kantor Bulog Wamena.
Penyidikan ini berkaitan dengan kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium (KPSH BM) serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen (SPHP) pada periode tahun 2020 hingga 2023.
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua Nixon Nilla Mahuse, S.H, M.H mengatakan penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap rumah kediaman dan lokasi terkait guna memperoleh dokumen penting.
Tindakan penggeledahan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 32, dan Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
"Kita telah melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen, beberapa bukti transaksi, serta catatan dstribusi, beras, dan uang, sert alaptop flashdisk dan beberapa dokumen lainnya," ungkap Nixon.
Selain menggelar kegiatan penggeldahan, penyidik Kejati Papua juga telah memeriksa 12 orang saksi terdiri dari pimpinan dan staf Bulog Wamena, mitra Bulog, serta Tim Pengawas Internal.
Dalam pemeriksaan ini, penyidik telah menyita handphone saksi serta data transaksi rekening koran yang mengarah pada dugaan rekayasa aliran uang dan rekening penampung hasil tindak pidana.
"Nanti dalam waktu dekat juga kami akan tetapkan beberapa orang tersangka dalam kasus beras subsidi ini,"
Dari hasil perhitungan awal, kerugian negara dari perkara dugaan tindak pidana korupsi penjualan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada Kantor Bulog Wamena ditaksir mencapai sekitar Rp80 miliar.
Nilai kerugian tersebut berasal dari subsidi pemerintah sebesar Rp27 miliar dan selisih harga penjualan senilai Rp59 miliar.
Saat ini, penyidik masih berkoordinasi dengan tim auditor independen untuk menghitung secara pasti nilai kerugian negara.
Langkah ini merupakan bentuk keseriusan Kejaksaan dalam menindak tegas praktik korupsi yang menyangkut kepentingan dasar masyarakat, khususnya ketahanan pangan di wilayah pegunungan Papua.
Follow
Rekomendasi
