Jaksa Agung ST Burhanuddin menjadi inspektur upacara peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-64.

Kejaksaan RI menggelar upacara peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-64 di Badiklat.

Jaksa Agung mengingatkan agar jajarannya selalu waspada. Jaksa Agung meminta jajarannya tidak lengah sedikit pun.

Tujuh Perintah Harian ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Upacara dilaksanakan di lapangan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI.

Jaksa Agung berharap kepada organisasi IAD, agar tidak hanya menjadi organisasi istri para pegawai Kejaksaan semata,

Wakil Jaksa Agung menyampaikan bahwa seluruh jajaran Adhyaksa diharapkan mampu mewarisi semangat para pahlawan untuk berjuang demi kemajuan bangsa dan Negara.

Bazar ini juga dilaksanakan sebagai salah satu wujud kepedulian IAD Pusat terhadap para anggota IAD dan para pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung.

Kejaksaan Republik Indonesia akan memeringati Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-64.

JAM-Datun mengatakan, FGD ini bertujuan untuk mengungkap peran atau andil kejaksaan selama periode kemerdekaan.

Jaksa Agung ST Burhanuddin berpesan kepada seluruh Insan Adhyaksa untuk selalu mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap penyelesaian perkara.

Adapun dua saksi yang diperiksa kali ini adalah JGC dan SB.

Keempat orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010-2022.

Selain perkara penadahan, kasus lainnya seputar perkara penganiayaan serta kekerasan dalam rumah tangga

Sebagai realisasinya, beberapa kegiatan telah dilaksanakan.

Para saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010-2022.

Pemeriksaan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group

Satu saksi yang diperiksa kali ini adalah THL selaku Resident Engineer Proyek Japek II Elevated periode 2017-2020.

JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif

Berikut alasan disetujuinya permohonan rehabilitasi terhadap para tersangka.

Kesuksesan dalam penanganan perkara tindak pidana tidak pernah lepas dari pelaksanaan eksekusi secara tuntas

Proses perdamaian disaksikan oleh keluarga kedua belah piha

Para tersangka mengajukan fasilitas kredit modal kerja dengan mendirikan 47 perusahaan yang kegiatan usahanya fiktif.

Langkah ini juga sesuai dengan Instruksi Jaksa Agung RI agar seluruh jajaran dalam rangka menjaga Pengendalian Inflasi didaerah masing-masing.

Pentingnya penerapan konsep ideal Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System/ICJS) di Indonesia.