STORY KEJAKSAAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang melalui seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) menetapkan dua orang tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pemeliharaan lamnpu jalan pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang Tahun Anggaran 2025 yang ditaksir menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp3.070.913.874.
Penetapan dua orang tersangka itu disampaikan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Palembang, Dr. Mochamad Ali Rizza, SH, MH, didampingi Kepala Seksi Pidsus Kejari Palembang, Anca Akbar, S.H., M.H., dalam keterangan pers di kantor Kejari Palembang, Selasa 27 Oktober 2026.
"Berdasarkan surat penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Nomor: PRINT-03/L.6.10/Fd.2/06/2026 tanggal 25 Juni 2026, dimana pada hari ini Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang telah menetapkan dua orang tersangka," ungkap Kasi Intel Ali Rizza.
Kedua orang tersangka itu adalah inisial IS selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen pada Dishub Kota Palembang dan Tersangka D sebagai Direktur PT ATM selaku penyedia atau kontraktor dalam kegiatan tersebut.
Kasi Intel menjelaskan perkara tersebut berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan lampu jalan yang mencakup lima kelompok lokasi, masing-masing sebanyak 6 lokasi, 11 lokasi, 14 lokasi, 8 lokasi, dan 4 lokasi. Sumber dana untuk kegiatan tersebut bersumber dari APBD Perubahan (APBD-P) Kota Palembang Tahun Anggaran 2025.
Dari hasil pemeriksaan lapangan oleh ahli elektrikal, penyidik menemukan bahwa sejumlah pekerjaan diduga tidak dilaksanakan oleh pihak penyedia. Pekerjaan tersebut meliputi box panel, lampu beserta tiangnya, serta lampu tanpa tiang.
Kasi Pidsus Kejari Palembang, Anca Akbar, menambahkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan Kantor Akuntan Publik (KAP) Devid Putra Arda, kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp3.070.913.874.
Dalam perkara ini, Kedua tersangka disangka dengan Primair Pasal 603 Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang RI (UU) Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Subsidiair Pasal 604 Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Usai ditetapkan sebagai tersangka, penyidik Kejari Palembang menetapkan Tersangka IS dan D langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I A Pakjo Palembang selama 20 hari, terhitung sejak 27 Oktober hingga 15 November 2026.
Kejari Palembang Tetapkan 2 Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Penerangan Jalan di Dinas PU, Kerugian Negara Rp1,07 Miliar
Follow
Rekomendasi
