Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) Kejaksaan Agung menerima audiensi dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) untuk membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) serta implementasi konsep dominus litis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Asep N. Mulyana mengapresiasi kedatangan dan atensi PERMAHI terkait isu-isu hukum yang sedang berkembang, khususnya mengenai diferensiasi fungsional dan kewenangan dalam KUHAP yang baru.
"KUHAP adalah pedoman atau dasar dalam penegakan hukum, Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM)," ujar JAM-Pidum.
KUHAP yang berlaku saat ini merupakan produk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang sudah berusia lebih dari 40 tahun. JAM-Pidum menyampaikan bahwa beleid tersebut perlu diperbarui agar lebih sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini.
"Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diharapkan dapat menyeimbangkan kewenangan aparat penegak hukum, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia sehingga dapat menuju reformasi sistem peradilan yang lebih adil dan transparan," imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPN PERMAHI Andi Maruli mempertayakan terkait tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai dominus litis. PERMAHI menyoroti pentingnya diskusi terbuka mengenai peran institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan, serta Advokat dalam pelaksanaan hukum acara pidana.
JAM-Pidum menjelaskan dominus litis adalah sebuah asas dan sebuah kebutuhan dalam penegakan hukum agar penegakan hukum semakin transparan dan akutanbel karena dalam penegakan hukum Kejaksaan tidak hanya mewakili pemerintah dan negara tetapi juga mewakili masyarakat.
Hal ini berkaitan erat dengan bagaimana suatu kasus ditangani agar selaras dengan kebutuhan masyarakat, baik dalam hal keadilan, kepastian hukum, maupun efisiensi peradilan. Kejaksaan mengawal proses penanganan perkara sesuai dengan ketentuan acara yang berlaku dan menjamin keadilan, penanganan perkara harus sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi sehingga dalam penegakan hukum dapat menjamin equality before The Law.
"Konsep dominus litis dalam sistem peradilan pidana terpadu memberikan kendali penuh kepada Kejaksaan dalam menentukan kelanjutan penuntutan sebuah perkara pidana dengan pendekatan keadilan masyarakat yaitu menjaga kejelasan proses hukum, menjamin objektivitas dalam penuntutan,"ujar JAM-Pidum
JAM PIDUM Siap Kawal RUU KUHAP dan Ulas Asas Dominus Litis dalam Sistem Peradilan Pidana
Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih
Follow
Rekomendasi
