Jaksa Agung RI ST Burhanuddin mengapresiasi kinerja Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola serta Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara yang telah menunjukkan kinerja signifikan dalam mendukung stabilitas ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik meski baru terbentuk sekitar 2 bulan.
Dua desk yang baru dibentuk pada 4 November 2024 ini merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan. Kejaksaan Agung ditunjuk menjadi ketua desk tersebut.
Apresiasi disampaikan Jaksa Agung dalam Rapat Tingkat Menteri terkait Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola serta Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara di Gedung Utama Kejagung, Jakarta, Kamis, 2 Januari 2025.
“Meski desk koordinasi yang dipercayakan kepada Kejaksaan baru terbentuk pada tanggal 4 November 2024 yang lalu, namun desk koordinasi tersebut telah menunjukkan kinerja yang sangat membanggakan,”
ujar Jaksa Agung.
Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola memiliki dua fokus program yaitu meningkatkan sinergi antar lembaga untuk mencegah tindak pidana korupsi serta memberikan pendampingan kepada BUMN dan lembaga negara dalam tata kelola bisnis yang baik.
Sementara Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara memiliki tugas memperkuat pengawasan terhadap penerimaan devisa dari sektor ekspor, impor, dan jasa serta menyusun kebijakan inovatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Setelah dua bulan terbentuk, kedua desk ini telah menjalankan berbagai program seperti meningkatkan tata kelola bisnis di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kejaksaan RI telah mengambil langkah-langkah strategis dengan memberikan pendampingan kepada BUMN dan lembaga negara yang terlibat dalam kasus korupsi, guna mencegah terjadinya atau terulangnya tindak pidana tersebut.
Sementara Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI, Kejaksaan, lanjut Kapuspenkum, ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum dalam keterangan tertulisnya, telah berperan aktif sebagai anggota tim Satuan Tugas Sawit yang bertugas melakukan perbaikan tata kelola industri kelapa sawit. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai langkah strategis, mulai dari penertiban, inventarisasi data, hingga penyusunan kebijakan satu peta tematik perkebunan kelapa sawit sebagai bentuk dukungan dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Kejaksaan juga berperan secara aktif sebagai Ketua Pelaksana Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara yang di bawah koordinasi oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.
Sejak Oktober hingga Desember 2024, Kejaksaan RI melalui Bidang Intelijen telah berhasil mengamankan 89 proyek pembangunan prioritas nasional, 28 proyek IKN, dan 1.120 proyek prioritas daerah. Upaya ini bertujuan untuk memastikan optimalisasi penerimaan negara dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Pada bagian lain, Jaksa Agung menyampaikan keprihatinannya dengan posisi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang stagnan di angka 34 pada tahun 2024, dengan peringkat yang merosot dari posisi 110 ke 115 dunia. Hal ini mencerminkan perlunya langkah pencegahan korupsi yang lebih efektif dan terkoordinasi.
"Korupsi adalah musuh kita bersama, dan inisiatif ini menjadi langkah nyata dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045," ujar Jaksa Agung.
Hasil Rapat Tingkat Menteri
Terkait hasil rapat tingkat menteri, Kapuspenkum menjelaskan terdapat 5 kesimpulan yang dihasilkan para menteri yang tergabung dalam kedua desk tersebut.
Kelima kesimpulan tersebut adalah penegakan hukum kasus korupsi harus seimbang, menghasilkan efek jera tanpa mengganggu laju belanja pemerintah, yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi.
Kesimpulan kedua adalah pembenahan tata Kelola dan penguatan akuntabilitas melalui teknologi digital, seperti e-katalog, dan e-government, harus didorong untuk mencegah peluang korupsi.
Rapat juga menyimpulkan pemulihan aset (asset recovery) harus menjadi prioritas untuk meningkatkan penerimaan negara. Kerja sama internasional perlu ditingkatkan untuk mengembalikan aset hasil korupsi yang disembunyikan di luar negeri. Pengelolaan kasus tindak pidana korupsi harus efisien, cost penegakan hukum perlu dipertimbangkan dengan hati-hati, sehingga tidak melebihi nilai aset yang berhasil dipulihkan.
Para peserta rapat juga menilai narasi publik terkait penegakan hukum harus dikelola dengan baik untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi secara tegas, transparan dan tanpa nuansa politisasi.
Dari pertemuan tersebut, Jaksa Agung mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi dalam menjaga integritas pemerintahan demi Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
Hadir dalam rapat ini adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi, Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan RI Nyoman Adhi Suryadnyana, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot, Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Riyatno, Kakortastipikor Polri Irjen Pol. Cahyono Wibowo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mirza Adityaswara, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono, dan Para Jaksa Agung Muda.
🔴LIVE KONFERENSI PERS RAPAT TINGKAT MENTERI DESK PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENINGKATAN DEVISA
Ungkap Capaian Desk Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Devisa, Jaksa Agung: "Korupsi Adalah Musuh Bersama"
Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih
Follow
Rekomendasi
