Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutuskan permohonan praperadilan yang diajukan Heru Hanindyo dinyatakan gugur. Pemohon diketahui sedang dalam proses peradilan dengan perkara pokok dugaan tindak pidana korupsi suap dan/atau gratifikasi terkait penanganan perkara Terpidana Ronald Tannur.
Keputusan PN Jakarta Selatan ini berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, yang menyatakan bahwa pemeriksaan praperadilan otomatis gugur setelah perkara pokok dilimpahkan ke pengadilan dan terdakwa berada di bawah kewenangan hakim.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Puspenkum Kejagung), Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum dalam keterangan persnya Jumat, 20 Desember 2024 menjelaskan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah melimpahkan perkara pokok atas nama Terdakwa Heru Hanindyo ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Pelimpahan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) Nomor B-5347/M.1.10/Ft.1/12/2024, tanggal 16 Desember 2024, yang telah diregister dengan Nomor Perkara 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.
Seiring dengan pelimpahan tersebut, status hukum Heru Hanindyo berubah dari Tersangka menjadi Terdakwa, dan kewenangan penahanan beralih dari Kejaksaan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
"Pada tanggal 17 Desember 2024, Majelis Hakim juga telah mengeluarkan Penetapan Penahanan selama 30 hari hingga 15 Januari 2025," ungkap Kepala Puspenkum Kejagung.
Putusan PN Jakarta Selatan didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021, yang mengatur bahwa pelimpahan perkara ke pengadilan secara otomatis menggugurkan pemeriksaan praperadilan.
Dengan demikian, permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dijadikan dasar untuk menghentikan pemeriksaan perkara pokok di pengadilan.
Diketahui Tersangka dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur, Heru Hanindyo mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada 3 Desember 2024 lalu. Heru merupakan satu dari tiga hakim di PN Surabaya dalam sidang perkara dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur.
Permohonan praperadilan tersebut terdaftar dengan Nomor 123/Pid.Pra/2024/PN.JKT.SEL.
Permohonan praperadilan berkaitan tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka terhadapnya. Dalam praperadilan ini, Jampidsus Kejagung menjadi pihak termohon.
Permohonan Praperadilan Heru Hanindyo, Oknum Hakim Terjerat Kasus Vonis Bebas Ronald Tannur, Dinyatakan Gugur
Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih
Follow
Rekomendasi
