Pemeriksaan para saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018-2023 terus digelar Kejaksaan Agung.
Pada pemeriksaan yang berlangsung Senin, 21 April 2025, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) diketahui memanggil tiga orang direksi PT Pertamina dan anak usahanya serta seorang mantan direktur.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Dr. Harli Siregar, S.H, M.Hum menjelaskan, tim Jaksa Penyidik JAM PIDSUS Kejagung memeriksa 9 orang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi minyak mentah dan produk kilang Pertamin, anak usaha, dan KKKS.
Direktur dan Mantan Direksi
Para saksi tersebut diperiksa terkait penyidikan perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina, anak usaha, dan KKKS tahun 2018-2023 atas nama Tersangka YF dkk.
Jajaran direksi yang diperiksa adalah AN selaku direktur Legal dan Infrastruktur PT Pertamina serta Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina pada tahun 2014 berinisial HB.
Sementara dua direksi dari anak usaha yang diperiksa yaitu AS selaku Direktur Keuangan PT Pertamina Patra Niaga dan EAK selaku Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT Pertamina Patra Niaga.
Masih dari PT Pertamina Patra Niaga, Jaksa Penyidik JAM PIDSUS juga memeriksa empat orang saksi masing-masing EHS selaku Senior Account Manager Mining Indonesia Sales, DEYR selaku Manager Mining Industri Sales, AIS selaku Manager Product Trading, dan AEU selaku Manager Contract and Setlement.
Satu-satunya saksi di luar Pertamina dan anak usahanya yang diperiksa Kejagung pada pemeriksaan kali ini adalah BG selaku Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda, Koordinator Hukum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ditjen Migas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," ujar Kapuspenkum.
Kronologis Perkara
Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produksi kilang PT Pertamina (Persero), Sub Holding, dan KKKS Tahun 2018-2023 bermula saat Kejaksaan menetapkan dan menahan 7 orang tersangka pada 24 Februari 2025 lalu.
Penahanan tersebut dilakukan usai Tim Penyidik pada JAM-Pidsus Kejagung mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan 7 orang tersangka dalam perkara tersebut.
Dalam perkembangannya, Tim Penyidik menyimpulkan dalam ekspose perkara bahwa telah terdapat serangkaian perbuatan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dari adanya alat bukti cukup.
Alat bukti yang dimaksud berupa pemeriksaan saksi sebanyak 96 orang, pemeriksaan terhadap 2 orang ahli, penyitaan terhadap 969 dokumen, dan penyitaan terhadap 45 barang bukti elektronik.
Berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup, Tim Penyidik menetapkan 7 orang Tersangka dan melakukan penahanan selama 20 hari. Ketujuh tersangka itu adalah:
Para Tersangka Korupsi Minyak Mentah
RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.
GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
Dua hari setelah penetapan dan penahanan terhadap 7 tersangka, Tim Penyidik kembali menetapkan dua orang tersangka baru dalam perkara tersebut.
Kedua tersangka baru itu adalah MK selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga dan tersangka EC selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga. Keduanya resmi menjalani penahanan terhitung sejak tanggal 26 Februari 2025.
Kesembilan Tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Perkiraan Kerugian Negara
Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, Tim Penyidik memperkirakan adanya kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun. Kerugian tersebut bersumber dari sejumlah komponen seperti kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui DMUT/Broker sekitar Rp2,7 triliun, kerugian Impor BBM melalui DMUT/Broker sekitar Rp9 triliun.
Komponen kerugian lainnya adalah kerugian Pemberian Kompensasi (2023) sekitar Rp126 triliun, kerugian pemberian subsidi (2023) sekitar Rp21 triliun.
Penyidik JAM PIDSUS Periksa 3 Direksi Pertamina dan Anak Usaha dalam Perkara Korupsi Minyak Mentah
Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih
Follow
Rekomendasi
