Sebagaimana diketahui, Program Digitalisasi Pendidikan Kemendikbudristek bertujuan mendukung proses belajar mengajar berbasis teknologi di sekolah-sekolah. Namun, program ini diduga menjadi celah terjadinya korupsi dalam pengadaan perangkat TIK di berbagai daerah.

Penyidikan kasus ini mencuat setelah Kejagung mengendus adanya dugaan pemufakatan jahat dalam proses pengadaan laptop. Sejumlah pihak diduga mengarahkan tim teknis agar menyusun kajian yang menyimpulkan kebutuhan penggunaan laptop berbasis sistem operasi Chrome.
 

Padahal, dalam uji coba 1.000 unit Chromebook pada 2019 oleh Pustekom Kemendikbudristek menunjukkan hasil yang tidak efektif. Tim teknis saat itu justru menyarankan penggunaan sistem operasi Windows. Namun kajian tersebut diganti dengan rekomendasi baru yang menyetujui pemakaian Chromebook.

Kejaksaan mencatat total anggaran pengadaan mencapai Rp9,982 triliun. Dana itu terdiri dari Rp3,582 triliun yang bersumber dari Dana Satuan Pendidikan (DSP) dan Rp6,399 triliun dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kejagung belum mengumumkan adanya tersangka dalam perkara ini. Penyidikan masih terus berjalan untuk mendalami aliran dana dan potensi penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan.