Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa sejumlah saksi dari PT Pertamina (Persero) dan anak usahanya terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Selasa, 9 September 2025.
Pemeriksaan oleh Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) dilakukan terhadap enam orang saksi.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, S.H., M.H., menerangkan eenam orang saksi tersebut diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018-2023 atas nama Tersangka HW dkk.
Pada pemeriksaan di awal September ini, jaksa penyidik JAM PIDSUS memfokuskan pengumpulan keterangan saksi-saksi yang berasal dari PT Pertamina dan anak usahanya di bidang kilang, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI).
Tercatat terdapat empat saksi yang diperiksa selaku pegawai PT KPI saat perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah ini terjadi. Salah satunya diketahui pernah bekerja di PT Pertamina sebelum dialihtugaskan ke KPI.
Keempat orang saksi tersebut adalah inisial M selaku Senior Manager Crude Oil Supply, DT selaku Manager Supply Contract and Settlement sejak tahun 2023 sampai sekarang, BSP selaku Manager Treasury serta AD selaku Senior Manager Commercial PT Kilang Pertamina Internasional tahun 2021-2022.
Sebelum dialihtugaskan ke anak perusahaan, saksi AD diketahui pernah menjabat sebagai Manager Commercial PT Pertamina (Persero) periode tahun 2020-2021.
Sementara dari PT Pertamina tercatat dua orang pegawai yang diperiksa Kejagung. Mereka adalah inisial NAL selaku Manager Treasury Settlement & Reporting PT Pertamina (Persero) tahun 2020 dan 2022.
Serta saksi berinisial HP selaku Karyawan BUMN VP Supply & Distribution sejak tahun 2023 sampai sekarang.
"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," ujar Kapuspenkum.
Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih
Follow
Rekomendasi
