Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menyetujui pengajuan penghentian penuntutan enam perkara tindak pidana umum melalui mekanisme restorative justice (Keadilan Restoratif). Persetujuan tersebut diberikan dalam ekspose mandiri yang dipimpin Kepala Kejati Jatim Dr. Mia Amiati, S.H., M.H., CMA, CSSL pada Rabu, 6 November 2024.
Ekspose mandiri tersebut turut dihadiri oleh Wakil Kajati, Asisten Pidana Umum (Aspidum), Koordinator dan Kepala Seksi pada Pidum Kejati Jatim, serta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya, Kajari Sidoarjo, Kajari Bojonegoro, Kajari Tanjung Perak, Kajari Gresik dan Kajari Tuban.
Mengutip laman Kejati-jatim.go.id, penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi bukti bahwa negara melalui penegak hukumnya hadir memberikan humanisme dalam penegakan hukum dalam rangka menciptakan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat.
Melalui kebijakan restorative justice diharapkan tidak ada lagi masyarakat bawah yang tercederai oleh rasa ketidakadilan. Meskipun demikian, perlu juga untuk digarisbawahi bahwa keadilan restoratif bukan berarti memberikan ruang pengampunan bagi pelaku pidana untuk mengulangi kesalahan serupa.
Dalam ekspose mandiri kali ini, sebanyak enam perkara diajukan oleh enam Kejari di wilayah hukum Kejati Jatim. Keenam perkara itu adalah:
2 perkara Pencurian yang memenuhi ketentuan Pasal 362 KUHP yang diajukan oleh Kejari Sidoarjo dan Kejari Tanjung Perak
2 perkara Penganiayaan yang memenuhi ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP yang diajukan oleh Kejari Surabaya dan Kejari Tuban;
1 perkara Pencurian dengan kekerasan yang memenuhi ketentuan Pasal 363 KUHP yang dioajukan oleh Kejari Bojonegoro
1 perkara Perlindungan Anak yang memenuhi ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diajukan oleh Kejari Gresik.
Permohonan pengajuan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut diberikan dengan mempertimbangkan sejumlah persyaratan sebagaimana tertuang di dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020. Persyaratan yang dimaksud adalah tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun penjara; Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka dan hak korban terlah dipulihkan kembali serta masyarakat merespons positif.
Follow
Rekomendasi
