Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kejati Sumbar) bersama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah X melakukan penertiban dan pematokan batas lahan di Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang pada Selasa, 22 April 2025.
Sebelum melakukan penertiban, LLDIKTI Wilayah X telah memberikan kuasa khusus kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Sumbar untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.
Tanah yang diakui oleh LLDIKTI X sebagai yang merupakan aset negara diketahui memiliki luas 725 meter persegi. Tanah tersebut dikuasai serta ditempati oleh keluarga Zainal yang mendirikan bangunan semi permanen dan menyewakannya kepada pihak lain.
“Namun sejak 1997 dikuasai tanpa hak oleh keluarga Zainal yang mendirikan bangunan semi permanen dan menyewakannya kepada pihak lain,”
tulis akun Instagram resmi Kejaksaan Tinggi Sumbar, @kejatisumaterabarat
Hal tersebut juga diakui Kepala LLDIKTI Wilayah X Afdalisma, S.H., M.Pd yang menyatakan tanah tersebut telah dibeli negara pada tahun 1992 bersamaan dengan pembangunan kantor LLDikti. Namun, karena keterbatasan anggaran, tanah tersebut belum dimanfaatkan optimal.
Afdalisma bersama Biro Hukum Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI mengungkapkan, pihaknya memiliki akta jual beli dan sertifikat hak pakai tanah nomor 8 tahun 1992 dengan nilai asset sebesar Rp689 juta sebagai bukti pemilikan.
Sebelum datang ke lokasi, LLDIKTI Wilayah X sudah melakukan berbagai upaya persuasif, seperti pemanggilan dan surat teguran agar keluarga Zainal meninggalkan tanah tersebut. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak penguasa tanah mengklaim lahan sebagai pusako tinggi.
Setelah berkali-kali menjalani komunikasi yang cukup alot, pengukuran tanah dan pematokan batas tanah berhasil dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang didampingi personel Denpom 1/4 Padang, Satuan Polisi Pamong Praja, Biro Hukum Kemdiktisaintek, JPN Kejati Sumbar, Perangkat Kecamatan Nanggalo, Lurah Kurao Pagang, serta perangkat RW dan RT.
“Memang dalam agenda kita hari ini sebenarnya juga ada pemasangan plang asset milik negara, namun dengan kondisi yang terjadi di lapangan tadi, kita belum bisa melakukan pemasangan plang. Mungkin akan kita lakukan nanti di Waktu yang tepat,”
ungkap Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Sumbar, Futin Helena Laoli.
Bertindak Selaku JPN, Datun Kejati Sumbar Lakukan Penertiban Tanah 750 m2 Milik LLDIKTI Wilayah X
Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih
Follow
Rekomendasi
